domingo, 10 de abril de 2022

Orang Tua Diimbau Antar dan Jemput Anak Sekolah Hari Ini y 9 noticias más | Youtube Videos

Orang Tua Diimbau Antar dan Jemput Anak Sekolah Hari Ini y 9 noticias más | Youtube Videos

Orang Tua Diimbau Antar dan Jemput Anak Sekolah Hari Ini

Posted: 10 Apr 2022 10:32 AM PDT


Disdik DKI tetap menggelar PTM 100 persen meski ada rencana demo 11 April.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tetap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pada Senin (11/4/2022) hari ini meski ada rencana demonstrasi mahasiswa 11 April. Disdik DKI mengimbau orang tua agar mengantar dan menjemput anaknya ketika melakukan PTM 100 persen. 

"Besok (hari ini) belajar seperti halnya, cuma kita tambah imbauan, orang tua dipastikan agar mengantar dan menjemput," kata Kepala Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah kepada awak media, Ahad (10/4/2022).

Jika tidak memungkinkan, dia meminta agar para orang tua bisa melakukan koordinasi dengan wali kelas untuk memastikan lokasi anak selaku peserta PTM 100 persen. Menurutnya, hal itu agar ada saling kontrol yang dilakukan di lingkungan sekolah.

"Jangan sampai nanti orang tua enggak tahu, guru juga enggak tahu ke mana anaknya, makanya perlu komunikasi efektif antara orang tua dan guru," tuturnya.

Dia juga mengimbau, para pelajar di DKI Jakarta untuk tidak ikut melakukan rencana unjuk rasa. Meski merupakan hak sebagai warga negara, urgensitas demonstrasi bagi siswa perlu ditilik lebih jauh.

"Jadi kemarin kita rapat kepada semua guru dan menyampaikan agar para siswa bukan tidak boleh (demo besok), tapi ada hal yang lebih penting dari itu," katanya.

BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti.

Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.





Source link

Ketum KNPI Haris Pertama: Kongres KNPI di Hotel Sahid Tidak Sah  

Posted: 10 Apr 2022 07:50 AM PDT


Haris Pertama menyatakan KNPI di luar kepemimpinannya adalah ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama menanggapi terpilihnya Muhammad Ryano Satrya Panjaitan yang secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2022 – 2025. 


"Ryano Panjaitan itu pengurus KNPI yang saya pecat. Oleh karena itu, acara yang mengatasnamakan Kongres KNPI di Hotel Sahid, tidak sah," tegas Haris saat ditanya wartawan, Ahad (10/4/2022). 


Haris menegaskan, seluruh DPD KNPI baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota dan organisasi kepemudaan (OKP) sepakat mengikuti  Kongres Pemuda KNPI XVI di Maluku Utara, pada 15-22 Mei. 


"Bahkan Kongres KNPI XVI akan dihadiri seluruh mantan Ketua Umum KNPI seperti Bang Akbar Tanjung, Bang Adhyaksa Dault, Bang Tjahjo Kumolo, Bang Idrus Marham, dan lain sebagainya,” kata Haris. 


Sejumlah tokoh lainnya yang juga akan hadir dalam Kongres KNPI di Maluku Utara. Antara lain, Aulia Rahman, Abdullah Puteh, Didiet Haryadi, Tubagus Haryono, Maulana Isman, Ahmad Doli Kurnia, dan lainnya. 


Dikatakan Haris, acara tersebut juga tidak dihadiri oleh tokoh politik, pejabat negara, maupun mantan ketua umum KNPI. "Mana ada pejabat atau mantan ketua umum KNPI yang datang? Katanya mereka mengundang para menteri. Buktinya mana," tanya Haris. 


Disisi lain, Haris juga mengutip pernyataan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault saat halal bihalal dan peresmian bus operasional KNPI Turangga Seta di Puri Agung Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, beberapa waktu lalu. 


"Saya teringat pernyataan Bang Adhyaksa Dault  yang bertarung dengan fair merebutkan kursi Ketua Umum DPP KNPI. Kalau sudah kalah jangan bikin tandingan, kumpulkan orang dan dekati pemerintah cari dukungan itu beleng-beleng namanya,” tutup Haris menirukan pernyataan Adhyaksa Dault.    





Source link

Polisi Amankan Pembobol ATM di Cengkareng yang Sempat Kepergok Satpam

Posted: 10 Apr 2022 06:08 AM PDT


Pihak keamanan langsung mendatangi kedua pelaku yang tengah membobol ATM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kapolsek Cengkareng Kompol Ardhie Demastyo mengatakan, jajarannya telah membekuk pelaku pembobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Sebanyak dua pelaku sempat kepergok basah oleh pihak keamanan atau satpam saat membobol ATM di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (8/4/2022).

“Awalnya berawal dari laporan security melihat gelagat ada yang mencurigakan di ATM dua orang,” ujar Ardhie saat dikonfirmasi, Ahad (10/4/2022).

Menurut Ardhie, pihak keamanan mendatangi kedua pelaku yang diduga tengah membobol ATM. Namun satu pelaku kabur dan satu pelaku tertangkap. Satu pelaku inisial F (28 tahun) yang tertangkap dibawa ke Polsek Cengkareng. Pelaku F mengaku baru berhasil membobol uang ATM senilai Rp 1 juta. Dalam aksinya, F dibantu tiga rekannya.

Dalam aksinya, kata Ardhie, dua pelaku melakukan pemantauan dari mobil dan dua pelaku melakukan eksekusi di ATM. Pelaku di mobil bertugas memantau situasi tempat kejadian perkara (TKP). Hingga saat ini, Ardhie mengatakan, pihaknya tengah memburu pelaku lainnya.

“Saat ini tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran,” jelas Ardhie.

Dalam pengungkapan tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti. Antaranya, uang tunai hasil kejahatan senilai Rp 1 juta, lalu kartu ATM, dan sebuah obeng untuk mengganjal mesin ATM.





Source link

Pemkot Bandar Lampung Cegah Remaja Perang Sarung Usai Tarawih

Posted: 10 Apr 2022 03:49 AM PDT


Perang sarung menjadi penyebab tawuran antar kelompok remaja sepekan terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung memerintahkan aparat tingkat bawah mencegah anak muda bermain seusai Shalat Tarawih. Imbauan itu berkaitan dengan maraknya aksi tawuran antar-remaja seusai Shalat Tarawih pada pekan lalu.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana memerintahkan aparat tingkat lurah dan RT bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencegah anak dan remaja bermain 'perang sarung' seusai Shalat Tarawih. Perang yang menggunakan kain sarung tersebut berujung tawuran antar anak muda.

"Kepada RT, kepala lingkungan, Babinsa, dan Babinkamtibmas, juga tokoh masyarakat untuk mengawasi dan mencegah anak muda bermain setelah shalat tarawih,” kata Eva Dwiana di Bandar Lampung, Ahad (10/4).

Eva berharap para orang tua hingga kepala lingkungan mengawasi anak-anak bermain setelah shalat tarawih. Sebaiknya, kata dia, anak-anak disuruh belajar di rumah apalagi akan menghadapi ujian kenaikan kelas. "Nanti kalau sudah aman, akan pembelajaran tatap muka 100 persen," kata Eva.

Pada Kamis (7/4), polisi mengamankan 17 anak muda berstatus pelajar karena terlibat tawuran setelah perang sarung pada malam hari. Menurut Kasat Samapta Polresta Bandar Lampung, Kompol Suwandi, 17 remaja itu terlibat tawuran di Jalan Gotong Royong dekat SMA Negeri 2 Bandar Lampung.


"Para remaja tersebut diamankan karena tawuran perang sarung," kata Suwandi.

Setelah shalat tarawih, mereka bermain perang memakai kain sarung. Namun, setelah itu terjadi tawuran antar-remaja hingga mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban masyarakat saat bulan suci Ramadhan.





Source link

Aksi Mahasiswa 11 April, Waketum MUI: Jangan Halangi, Jangan Gunakan Peluru Tajam 

Posted: 10 Apr 2022 01:17 AM PDT


Waketum MUI meminta mahasiswa juga tidak anarkis sampaikan aspirasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak menghalang-halangi demonstrasi mahasiswa di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (11/4/2022) besok. Dia juga meminta aparat tak menggunakan peluru tajam ketika mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.  


Anwar menjelaskan, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan jelas dilindungi undang-undang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyatakan pendapat lewat demonstrasi.  


“MUI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi kelompok mahasiswa atau peserta unjuk rasa yang akan datang ke Jakarta, yang akan datang dari berbagai daerah, agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik,” ucap Anwar dalam keterangan tertulisnya, Ahad (10/4/2022).  


Anwar menambahkan, pihaknya juga meminta aparat keamanan untuk mengendalikan diri saat mengamankan aksi demonstrasi tersebut. “Jangan  mempergunakan peluru tajam serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM,” ujarnya.  


Jika aparat mempergunakan peluru tajam dan melanggar HAM, lanjut Anwar, maka rakyat akan sakit hati. Insiden itu akan meninggalkan luka yang dalam di hati rakyat. Hal itu tentu tidak baik bagi perjalanan demokrasi Indonesia ke depannya.  


Di sisi lain, kata Anwar, MUI meminta para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Para peserta aksi jangan bertindak anarkis dan melanggar hukum. “Tetap jaga kebersihan lingkungan dan jangan mudah terprovokasi,” ucapnya.  


Sementara itu, seusai menggelar Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri, yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4/2022), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD,  mengingatkan aparat keamanan dan penegak hukum agar tidak membawa peluru tajam saat melakukan pengamanan aksi tersebut.   


“Dalam menghadapi unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, dan jangan sampai terpancing oleh provokasi,” kata Mahfud dalam siaran pers yang diterima di Jakarta. 


Mahfud menyebut, adanya unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Meski demikian, lanjut dia, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. 


Dia pun berharap agar penyampaian aspirasi dalam unjuk rasa itu dapat dilakukan dengan tertib. “Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” tegas dia. 


Baca juga: Calon Presiden Prancis Marine Le Pen Bersumpah akan Larang Jilbab Jika Terpilih


 


BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa pada 11 April. Ada enam tuntutan yang disuarakan, yang paling utama yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. 


Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 


 


 


 


 





Source link

Siswa SMK Dicegah Ikut Demo 11 April

Posted: 09 Apr 2022 10:16 PM PDT


Muncul ajakan siswa SMK demo dalam gerakan STM Bergerak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan surat imbauan untuk mencegah peserta didik Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti ajakan demonstrasi bertajuk “STM Bergerak”. Hal itu ditujukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik SMK.

“Surat tersebut benar di keluarkan oleh Kemendikbudristek,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, kepada Republika, Ahad (10/4/2022).

Berdasarkan surat yang diterima Republika, yakni surat bernomor 0730/D2/DM.03.03/2022, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barar, DKI Jakarta, dan Banten. Mereka diminta memberi sejumlah informasi kepada para kepala cabang dinas pendidikan dan kepala SMK di wilayah masing-masing.

Pertama, untuk melakukan upaya pencegahan agar peserta didik SMK tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut, yakni “STM Bergerak”. Kedua, memastikan presensi kehadiran kepada seluruh peserta didik SMK di masing-masing sekolah pada 11 April 2022.

Ketiga, mengadakan pengarahan atau kegiatan positif lainnya yang dilaksanakan pada 11 April 2022 agar peserta didik SMK tidak terprovokasi ajakan demonstrasi itu. Keempat, melakukan koordinasi dengan orang tua peserta didik dan pihak keamanan setempat untuk memastikan peserta didik tidak mengikuti demonstrasi.

Terkait surat yang ditandatangani oleh Direktur SMK Kemendikbudristek, Wardani Sugiyanto, itu Anang menerangkan, melindungi dan menjaga anak-anak dari kekerasan adalah amanat konstitusi yang merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu imbauan tersebut Kemendikbudristek keluarkan.

“Mengimbau kepada Dinas Pendidikan, para pendidik serta orang tua peserta didik SMK di wilayah Jabodetabek agar dapat mencegah keterlibatan anak-anak dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022,” kata Anang.

Di samping itu, Anang juga mengatakan, ajakan untuk mengikuti unjuk rasa pada saat jam belajar tidak sejalan dengan upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Menurut dia, penyampaian pendapat dan aspirasi peserta didik dapat disampaikan dalam ranah edukasi.

“Dapat disampaikan dalam ranah edukasi yang aman dan di bawah pembinaan para pendidik serta orang tua,” ungkap Anang.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengaku, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan aksi massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indoneisia (BEM SI) terkait aksi unjuk rasa. Rencananya demonstrasi mahasiswa akan digelar di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (11/4/2022) besok.

“Sudah ada pemberitahuan ke Polda Metro yang kita terima pada hari Jumat siang,” ujar Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2022).

Namun demikian, Zulpan meminta agar masyarakat tidak risau dengan rencana demo BEM SI tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya akan menyiapkan sejumlah pengamanan dan pelayanan perihal aksi massa tersebut.

“Polda Metro Jaya akan memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap rencana aksi demo tanggal 11 (April), Polda Metro Jaya akan menjaga keamanan ibu kota dengan baik. Silakan masyarakat umum untuk beraktivitas seperti biasa,” tutur Zulpan.

Zulpan berharap aksi unjuk rasa yang digelar tidak menimbulkan kericuhan dan peserta aksi tak bersikap anarkis. Kemudian Zulpan juga berharap aksi demo tersebut tetap menjaga suasana bulan Ramadhan agar tetap kondusif.





Source link

Pemerintah Kawal Pengajuan Reog Ponorogo ke UNESCO

Posted: 09 Apr 2022 07:23 PM PDT


Kesenian Reog Ponorogo sudah diajukan sebagai warisan budaya sejak Februari 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kantor Staf Presiden akan mengawal proses pengajuan kesenian Reog Ponorogo ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Reog diharapkan bisa diterima sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik Indonesia.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan mengatakan, upaya untuk menjadikan kesenian Reog Ponorogo sebagai WBTB yang lahir dan berkembang di Indonesia menjadi langkah prioritas pemerintah. Untuk itu, kata dia, KSP segera berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait pemenuhan persyaratan administrasi pengajuan ke UNESCO.

“Kami (KSP) akan berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk memastikan persyaratan administrasi ke UNESCO sudah terpenuhi semua,” kata Abet dikutip dari siaran pers KSP pada Ahad (10/4/2022).

Ia menambahkan, upaya untuk memperjuangkan dan memastikan warisan budaya tak benda bangsa Indonesia diakui dunia melalui UNESCO merupakan manifestasi dalam memperteguh jati diri bangsa dan bentuk pelestarian budaya. Hal itu dilindungi oleh Undang-Undang No 5/Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Atas dasar itu, KSP juga mendorong percepatan diplomasi kebudayaan di level dunia agar Reog bisa segera dinobatkan oleh UNESCO sebagai milik kita,” jelas Abet.

Sebagai informasi, pemerintah sudah mengajukan kesenian Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada 18 Februari 2022. Kepastian ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, pada Kamis (7/4/2022) lalu.

Sebelumnya, Muhadjir juga mengungkapkan, pemerintah Malaysia berencana mengajukan kesenian Reog sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO. Hal ini membuat seniman Reog di Ponorogo turun ke jalan. Mereka menuntut pemerintah segera mendaftarkan Reog ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia.

Kesenian Reog Ponorogo sendiri sudah mengakar di Indonesia dan diakui sebagai warisan budaya tak benda sejak 2013. Selama kurun waktu 4 tahun berjalan, pemerintah sudah melengkapi dan menyempurnakan persyaratan untuk diusulkan ke UNESCO.





Source link

KPK Setor Rp 58 M Terkait Korupsi Tubagus Chaeri Wardana

Posted: 09 Apr 2022 04:18 PM PDT


Rp 36 M setoran KPK berasal dari lelang barang rampasan Chaeri Wardana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan Rp 58 miliar ke kas negara. Duit dengan nominal puluhan miliar itu merupakan hasil pembayaran uang pengganti dari terpidana perkara korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara uang total Rp 58 miliar dari kewajiban pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas nama terpidana Tubagus Chaeri Wardana,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Dia merinci, uang puluhan miliar itu terdiri dari Rp 36,7 miliar yang berasal dari hasil lelang barang rampasan Wawan. Dia melanjutkan, sisa Rp 21,4 miliar dibayarkan langsung oleh suami dari mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany.

“Penagihan pembayaran uang pengganti terhadap para narapidana korupsi tetap menjadi salah satu target yang dilakukan KPK agar pemasukan untuk kas negara lebih maksimal,” kata Ali lagi.

Wawan merupakan terpidana korupsi alat kesehatan (alkes) di pemerintah provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangsel. Wawan bersama gubernur Banten saat itu, Ratu Atut Chosiyah terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-Perubahan 2012.

Wawan juga korupsi pengadaan alkes kedokteran umum puskesmas pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Kerugian negara akibat tindakan korupsi Wawan dari masing-masing kasus itu yakni Rp 94,317 miliar dan Rp 14,52 miliar.

Dalam perkara ini, Wawan divonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta yang apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Wawan juga diwajibkan melakukan pembayaran uang pengganti hingga Rp 58 miliar.

Jika pidana uang pengganti tidak dibayar maka harta bendanya akan disita. Dan jika hartanya tidak mencukupi maka Wawan akan mendapatkan tambahan pidana penjara selama tiga tahun.

Selain korupsi Alkes, Wawa diketahui juga terlibat dua kasus korupsi lain. Kedua perkara itu yakni suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, Akil Mochtar dan suap kepada Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

Wawan dihukum lima tahun penjara dalam kasus suap terhadap Akil Mochtar. Adik Ratu Atut Chosiyah itu juga dipidana satu tahun penjara terkait kasus kepada Kepala Lapas Sukamiskin.





Source link

Kejati Geledah Kantor BPN Sumut Soal Dugaan Kasus Mafia Tanah

Posted: 09 Apr 2022 03:37 PM PDT


Sejak akhir 2021, kasus alih fungsi Kawasan Margasatwa ditingkatkan ke penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN–Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara menggeledah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus pemberantasan mafia tanah di daerah tersebut.


“Kemudian Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, terkait kasus pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Langkat,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto melalui Kasi Penkum Yos A Tarigandalam keterangan tertulis di Medan, Sabtu (9/4/2022).


Yos menyebutkan, penggeledahan Kantor BPN Langkat dilakukan Kamis (7/4/2022), sedangkan penggeledahan Kantor Wilayah BPN Sumut, Jumat (8/4/2022). Penggeledahan di dua kantor tersebut berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1/PGD/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN.


“Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan, dalam rangka mengembangkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat,” ujarnya.


Ia menjelaskan, proses penggeledahan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari hasil penggeledahan, tim membawa beberapa dokumen, berkas, file dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti. Tim Penyidik juga sudah turun ke Langkat dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Hutan Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.


Lahan tersebut seharusnya hutan bakau (mangrove) diubah menjadi perkebunan sawit sekitar 210 hektare. Tujuan tim penyidik Pidsus turun ke lokasi adalah untuk melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Timur Laut, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.


Kasi Penkum menjelaskan, sejak akhir tahun 2021, kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Printa-16/L.2/Fd 1/11/2021 tertanggal 30 November 2021.”Mengenai kerugian keuangan negara. Tim ahli saat ini sedang melakukan perhitungan untuk mengetahui besaran kerugian akibat dari alih fungsi kawasan hutan suaka margasatwa di Kabupaten Langkat,” kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang itu.

sumber : Antara





Source link

Depok Berharap Pemprov Jabar Bersinergi Selesaikan Masalah Lingkungan

Posted: 09 Apr 2022 11:46 AM PDT


Permasalahan itu butuhk kebijakan lintas wilayah dan intervensi Pemprov Jabar.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Wali Kota Depok, Mohammad Idris berharap sinergisitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk memperkuat dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan terutama lingkungan yang ada di Kota Depok. “Permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan lintas wilayah dan intervensi Pemprov Jabar,” kata Mohammad Idris di Depok, Sabtu (9/4/2022).


Salah satunya, pada Kali Pelayangan yang melintasi Kelurahan Pondok Jaya yang berhulu di Situ Cibereum di Kabupaten Bogor. “Air yang ada di Situ Cibereum dilimpahkan ke kita semua (Kota Depok), sehingga menyebabkan kali meluap dan terjadi genangan. Maka, diharapkan dapat dilancarkan saluran air Kali Pelayangan sampai ke muaranya,” tegasnya.


Menurut Idris, dana hibah dari Pemprov Jabar yang direcofusing untuk membuat turap kali di sepanjang Jalan Cipayung agar bisa segera terealisasi. Sebab, jika tidak segera dilakukan tindakan dapat memicu terjadinya longsor.


Selanjutnya, ujarnya, di Kecamatan Cipayung juga terdapat situ besar yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BWSCC) dan Pemprov Jabar, yaitu Situ Cipayung. Situ ini kondisinya sudah kurang baik, sehingga perlu direvitalisasi dan ditata kembali.


Mohammad Idris menambahkan, Cipayung merupakan wilayah yang kondusif, walaupun dihuni oleh multi etnis dan suku. Kerukunan umat beragama juga sangat terjaga. “Di sini semua berpaham moderat dan tidak pernah ada perang antar agama, apalagi sentimen terhadap agama,” jelasnya.”Semua masyarakatnya patuh dan mengikuti peraturan dari kementerian dan undang-undang yang berlaku di negara yang kita cintai,” demikian Idris.


 

sumber : Antara





Source link

Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)