Azyumardi: Emak-Emak Antre Migor, Bapak-Bapak Antre BBM y 4 noticias más | Youtube Videos

---

• Azyumardi: Emak-Emak Antre Migor, Bapak-Bapak Antre BBM
• Komisi III Puji Polda Sumut Soal Penahanan Tersangka Kerangkeng Manusia
• Mobil Bermuatan Solar Dalam Jerigen Terbakar di Tol Jakarta-Merak,
• Indonesia Membutuhkan Dukungan Global untuk Mempercepat Penurunan Emisi
• LaNyalla Nilai Enam Tuntutan Mahasiswa Dinilai Perlu Disampaikan

Azyumardi: Emak-Emak Antre Migor, Bapak-Bapak Antre BBM Posted: 09 Apr 2022 02:45 AM PDT Masyarakat Tanah Air, sekarang ini, tengah menghadapi beban yang berat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra meminta para elite politik berhenti menciptakan polarisasi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. Sebab, menurut dia, masyarakat saat ini tengah menghadapi kondisi yang cukup berat seperti kelangkaan dan mahalnya minyak goreng serta bahan bakar minyak (BBM). Kata dia, kalau pemerintah yang sekarang mau meninggalkan legacy, warisan yang positif salah satunya itu harus lah berhenti menciptakan polarisasi dalam masyarakat agar masyarakat tetap rukun. “Apalagi, masyarakat kita sekarang ini menghadapi beban yang berat, sampai hari ini pun emak-emak masih antre minyak goreng coba,” ujar Azyumardi dalam diskusi daring bertajuk Politisasi Desa Dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Sabtu (9/4). Sebab, dia pun merasakan hal tersebut bersama istrinya, yang hendak membuat 100 paket sembako untuk dibagikan kepada tetangganya. Namun, supermarket membatasi pembelian minyak goreng (migor) maupun gula pasir. “Jadi kalau saya pergi dengan istri saya, masing-masing ambil dua kilo, jadi saya harus datang 25 kali ke supermarket bolak-balik,” kata dia. Tak hanya itu, para bapak pun harus antre untuk membeli solar dan pertalite. Seperti diketahui, pemerintah menaikkan harga pertamax yang membuat sebagian besar pelanggannya beralih ke pertalite. “Sementara bapak-bapak kita antre solar, antre pertalite, enggak ada pertalite harus beli pertamax, pertamax mahalnya bukan main, begitu juga solar,” tutur dia. “Solar dex, pertadex, mobil saya pakai itu dalam bulan ini sudah dua kali naik, 3.000, 3.000. Menurut saya sih, coba langkah-langkah politik yang kurang produktif bisa mengganggu stabilitas, perpecahan polarisasi dalam masyarakat, konflik horizontal, menurut saya sih harus dihentikan,” lanjut dia. Azyumardi meminta, elite penguasa dan para politikus menghentikan langkah yang kurang produktif, yang justru mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia juga meminta, mereka tidak melibatkan masyarakat dalam perang isu-isu politik antarpara politikus dan juga penguasa, seperti wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, penundaan pemilu, maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dia menyinggung dukungan kepala desa untuk tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta pada Selasa (29/3) lalu. Menurutnya, dukungan itu jelas merupakan politisasi dan kampanye di luar waktu yang ditentukan. “Kalau mau amandemen tempuh cara-cara yang tidak melibatkan masyarakat kita, rakyat kita, warga kita. Cobalah misalnya lewat partai politik, DPR, walau kita sudah tahu enam partai politik itu enggak suka, menolak, menutup pintu amandemen,” kata dia.   Source link

Komisi III Puji Polda Sumut Soal Penahanan Tersangka Kerangkeng Manusia Posted: 09 Apr 2022 12:46 AM PDT Salah satu tersangka yang ditahan merupakan anak dari Bupati Langkat Terbit Rencana. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP). Penahanan ini baru dilakukan sekitar dua pekan setelah mereka berstatus tersangka. Sahroni mendukung keberanian Polda Sumut untuk mengusut kasus tersebut walau memakan waktu. Apalagi, salah satu tersangka yang ditahan merupakan anak dari TRP. Menyisakan TRP yang berstatus tersangka dalam kasus ini tapi tak ditahan Polda Sumut karena menjalani masa tahanan di KPK. “Tentu kami di Komisi III mengapresiasi Polda Sumut yang sudah menahan delapan tersangka dimana salah satunya adalah anak dari bupati Langkat,” kata Sahroni kepada wartawan (9/4/2022). Sahroni menilai Polda Sumut sudah menjunjung keterbukaan dalam pengungkapan kasus ini. Sebab Polda Sumut melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK dalam tiap tahanan prosesnya. “Dalam menunaikan kerjanya Polda Sumut tentu sudah menjalankan SOP dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian,” ujar politikus Nasdem itu. Sahroni memandang kerja sama Polda Sumut-Komnas HAM-LPSK patut ditiru oleh Polda lain jika menghadapi kasus pelanggaran HAM. “Ini bisa menjadi contoh untuk Polda-Polda lainnya untuk meningkatkan nilai transparansi dalam setiap penyidikan, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM,” lanjut Sahroni. Sebab, Sahroni menyinggung sulit menemukan contoh kasus dimana Polda melibatkan pihak eksternal dalam penyidikan. “Saya juga mengetahui bahwa baru kali ini ada penyidikan yang dilaksanakan Polda dengan menghadirkan dan mengundang pihak eksternal untuk menjelaskan hasil penyidikannya,” ucap Sahroni. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatra Utara menahan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia. Mereka berinisial HG, DP,JS, RG, TS, SP, IS, dan HS. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Sumut terhitung sejak Kamis (7/4/2022). “Penahanan delapan tersangka itu setelah penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan serta hasil koordinasi dengan LPSK dan Komnas HAM,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dalam keterangannya di Medan, Jumat (8/4/2022). Source link

Mobil Bermuatan Solar Dalam Jerigen Terbakar di Tol Jakarta-Merak, Posted: 08 Apr 2022 10:34 PM PDT Kerugian mobil bermuatan solar dalam jeringan diperkirakan puluhan juta rupiah. REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Sebuah mobil jenis Suzuki Carry 1.500 cc minibus dilaporkan terbakar di Tol Jakarta-Merak Km 32, Kabupaten Tangerang, Sabtu (9/4/2022). Mobil yang diketahui bermuatan solar tersebut hangus dan menimbulkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Abdul Munir mengatakan, insiden itu terjadi pada sekira pukul 09.00 WIB. Kendaraan mobil minibus itu diketahui dikemudi seorang warga Jatiuwung, Kota Tangerang berinisial W. Kronologis singkatnya, mobil minibus tersebut mulanya melaju dari arah Tangerang menuju Jakarta. Namun secara tiba-tiba keluar asap di dalam kap mobil. Lantas pengemudi mobil meminggirkan kendaraannya, kemudian api langsung membesar dengan cepat. "Sumber api dari percikan kelistrikan mobil. Kebetulan juga mobil bermuatan solar menggunakan jerigen mengakibatkan api cepat membesar," ujar Munir dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022). Dalam penanganan pemadaman api, tim Damkar dari Pos Balaraja BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran beserta lima orang personel. Proses pemadaman berlangsung sekitar satu jam atau tinggal dilakukan pendinginan sejak pukul 10.00 WIB. "Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah," tutur Munir. Source link

Indonesia Membutuhkan Dukungan Global untuk Mempercepat Penurunan Emisi Posted: 08 Apr 2022 08:00 PM PDT Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah membutuhkan dukungan dunia internasional untuk mewujudkan komitmen target penurunan emisi maupun net zero emission/NZE (netralitas karbon) pada 2060. Hal itu sesuai dengan COP-26 di Glasgow Scotland pada November 2021. “Dukungan global akan mempercepat pencapaian target penurunan emisi,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dalam webinar IDE Katadata 2022, dengan tema “Carbon Tax at The G20: Building Momentum to Accelerate a Green Recovery”, Jumat (8/4/2022). Dadan melanjutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE. Pertama mengembangkan energi terbarukan secara masif dengan sumber tersebar, bervariasi, dan dalam jumlah besar. Dalam catatan Kementerian Energi, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 Gigawatt (GW). Kebijakan kedua berupa pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap. Ketiga, mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pemerintah telah menyampaikan komitmen pada 2060 nanti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari energi terbarukan.  Berdasarkan perhitungan Kementerian Energi, seluruh operasi pembangkit PLTU akan berakhir pada 2056 dan kebutuhan kapasitas pembangkit EBT pada 2060 sebesar 587 GW. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sangat besar, sekitar USS 1.042 miliar hingga 2060. Sehingga, kata Dadan, dibutuhkan peran global untuk mendukung penurunan emisi di Indonesia.  Dadan memaparkan, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU ini akan menerapkan pajak karbon pada PLTU Batubara mulai 1 Juli 2022 dengan mekanisme cap  tax. Pajak karbon akan dikenakan kepada PLTU yang melampaui ambang batas emisi yang ditetapkan. Menurut Dadan, bila pajak karbon sudah diterapkan, maka penerimaan dari pajak karbon diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.  “Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif ungtuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,” ujar dia. Senior Associate, Lead Energy Taxation, International Institute for Sustainable Development (IISD), Tara Laan, mengatakan penerapan pajak karbon akan memberikan sinyal kepada para investor soal komitmen kebijakan iklim Pemerintah. Penerapan pajak karbon juga akan mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi energi yang lebih bersih.  Bagi perusahaan pembiayaan, pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan energi fosil akan menjadikan pemberian kredit di sektor ini menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan di masa depan.  Sebagai sumber pendapatan baru bagi pemerintah, menurut Tara, pajak karbon sendiri bisa dipakai untuk membiayai rupa-rupa kebijakan transisi energi. Salah satunya untuk membuat harga energi tetap terjangkau.  Ada pelbagai skema penyaluran ‘subsidi’ untuk membuat harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan atau miskin, misalnya melalui bantuan tunai atau pengurangan pajak penghasilan.  Pendapatan dari pajak karbon juga bisa dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur energi bersih. Sementara itu Deputy Head, Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of Germany, Malin Ahlberg menjelaskan program pajak karbon di Jerman. Menurutnya, Jerman dan Uni Eropa tidak memiliki pajak karbon yang spesifik.  Jerman menerapkan skema pajak karbon untuk emisi sektor transportasi dan pemanas pada bangunan atau rumah tangga yang efektif berlaku pada 2021. Kedua skema itu meliputi lebih dari 80 persen emisi gas rumah kaca di Jerman. Kebijakan pajak karbon antarnegara memang tak sama. Ekonom senior di National Treasury of South Africa, Memory Machingambi, mengatakan tak ada kebijakan yang bisa berlaku sama di semua tempat. “No one size fits all,” kata Memory.  Namun menurut dia, pajak karbon tetap merupakan mekanisme dan kebijakan yang efektif untuk mengubah ‘perilaku’ bisnis maupun konsumen dalam penggunaan energi. sumber : Antara Source link

LaNyalla Nilai Enam Tuntutan Mahasiswa Dinilai Perlu Disampaikan Posted: 08 Apr 2022 06:03 PM PDT Enam tuntutan mahasiswa rencaanya akan disampaikan pada aksi 11 April mendatang. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menyampaikan enam tuntutan pada aksi yang rencana digelar pada 11 April mendatang. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan tuntutan tersebut dinilai memang perlu disampaikan oleh mahasiswa kepada publik. “Kalau kita baca isi enam tuntutan mereka, sangat wajar,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/4). Tuntutan pertama, mereka yang meminta sikap dan kalimat yang tegas dari Presiden Jokowi tentang penolakan penundaan pemilu dan tiga periode memang diperlukan. Hal tersebut perlu agar elemen lain, termasuk partai politik tidak terus menimbulkan kegaduhan publik soal itu. Sementara tuntutan tentang penundaan dan kaji ulang UU Ibu Kota Negara juga dinilai tidak ada yang salah. “Karena memang UU tersebut kurang public meaningful participation dan sekarang sudah ada yang menguji di MK,” ujarnya. Sedangkan tuntutan ketiga, empat dan lima, LaNyalla menilai hal tersebut mutlak disuarakan oleh mahasiswa. Mulai dari stabilisasi harga sembako, pengusutan mafia minyak goreng, hingga penyelesaian konflik agraria di semua wilayah.  “Tuntutan terakhir mahasiswa yang minta pasangan Jokowi-Makruf melaksanakan janji kampanye juga wajar. Karena harus jujur, ada janji-janji yang belum dipenuhi. Dan masih ada kesempatan waktu hingga 2024 untuk menuntaskan,” ungkap Senator asal Jawa Timur itu.  LaNyalla menilai enam tuntutan tersebut adalah suara terpendam kebanyakan rakyat yang belum keluar secara masif. Karena itu kepolisian diminta tidak bertindak represif dalam menghadapi massa aksi. “Saya ingatkan juga kepada aparat, khususnya kepolisian, jangan represif. Para mahasiswa itu adalah generasi bangsa, yang wajib memikirkan masa depan bangsanya. Mereka juga calon pemimpin masa depan,” imbaunya. BEM SI bakal melakukan demonstrasi di sekitar Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022.  Demonstrasi ini akan mengusung enam tuntutan dan merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan pada 28 Maret 2022 lalu.    Source link

You are subscribed to email updates from Locura. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States