miércoles, 8 de junio de 2022

Anggaran KPK Turun, Legislator: Negara tak Konsisten Memberantas Korupsi y 9 noticias más | Youtube Videos

Anggaran KPK Turun, Legislator: Negara tak Konsisten Memberantas Korupsi y 9 noticias más | Youtube Videos

Anggaran KPK Turun, Legislator: Negara tak Konsisten Memberantas Korupsi

Posted: 08 Jun 2022 11:50 PM PDT


Penurunan angkanya Rp 200 Miliar dari anggaran KPK tahun 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Santoso, menyoroti soal turunnya pagu anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023. Penurunan angkanya cukup singnifikan yakni turun Rp 200 Miliar dari anggaran KPK tahun 2022. Santoso mengatakan turunnya pagu anggaran KPK tersebut menunjukan negara tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi.


“Dengan penurunan anggaran tahun 2023 dari tahun 2022 ini mencerminkan bahwa negara tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan RAPBN 2023 yang telah disampaikan oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah adalah sebesar Rp 2.979,3 triliun. Sehingga jika dibandingkan dengan anggaran KPK sejumlah Rp 1.035.593.535.000 maka hanya 0,34 persen dari RAPBN,” kata Santoso kepada wartawan, Kamis (9/6).


Santoso menuturkan turunnya pagu anggaran KPK dinilai ironis. Kerja-kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi diprediksi akan dihadapkan pada tantangan yang besar ke depan.


“Menjadi tantangan bagi KPK apakah dengan anggaran 2023 yang turun dari jumlah anggaran tahun 2022 akan dapat bekerja maksimal atau mengalir seperti air tanpa prestasi yang diharapkan publik atas pemberantasan korupsi karena anggaran yang kurang memadai. Atau akan lebih masif dan trengginas menangkap pelaku korupsi di Tanah Air,” ujarnya. 


Politikus Partai Demokrat itu memandang upaya pemberantasan korupsi berada dalam kebingungan  terkait penyebab korupsi dan kenapa korupsi terus berlangsung. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan juga terus dilakukan. 


“Namun demikian yang memprihatinkan kita saat ini adalah bahwa komitmen kita, bangsa Indonesia yang diamanatkan kepada KPK tidak disertai dengan politik anggaran pemerintah yang mendukung kepada KPK,” ucapnya.






Source link

Goodyear To Recall Over 1.7 Lakh Recreational Vehicle Tyres In The US

Posted: 08 Jun 2022 10:25 PM PDT


Tyre firm Goodyear on Tuesday said that it would be recalling 1.73 lakh G159 recreational vehicle (RV) tyres in the US. As per a report by Reuters, the recall was issued because of the potential for catastrophic tread separations and after mounting pressure from the U.S. auto safety regulator, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Under the recall, Goodyear dealers will be replacing the tyres installed on RVs along with providing consumers with $60 vouchers. The company is also offering a refund of $500 for tyres not installed on vehicles. The recall only applies to the firm's G159 tyres of the size 275/70 R22.5.

The NHTSA opened a preliminary investigation into the tyres in 2017 to review allegations raised in lawsuits that some of the tires had defects causing RV (motorhome) crashes resulting in deaths and injuries. The safety regulator had asked the company to recall the tyres earlier this year though the company had declined the request at the time.

The company in a filing now said that it had now agreed to recall the tyres "to address concerns that some of these tires may still be in the marketplace or in use." The company though has said that there were no safety defects in its product and cited that few if any remained on the road with the affected tyres last manufactured in 2003.

"While these tires are no longer being produced, some RV owners may have the tires on their vehicle, or set aside as a spare, and do not know. NHTSA urges anyone who owns, rents, or uses an RV or truck with 22.5-inch rims to ensure these tires are not in use on their vehicle," the safety regulatory body said in a statement.

Additionally, in a separate recall demand latter, the NHTSA said that the company knew of the defect as far back as in 2002 but did not issue a recall.



Source link

Calon Komisioner Komnas HAM Tawarkan Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Berat

Posted: 08 Jun 2022 09:36 PM PDT


Aris Septiono menawarkan, Komnas HAM berperan sebagai penyidik dan penuntut umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027 Aris Septiono menawarkan, lembaga tersebut membentuk tim khusus bersama Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam menangani atau menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.


“Formula yang bisa dilakukan adalah membentuk tim khusus antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung,” kata Aris saat dialog calon anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027 di Jakarta, Kamis (9/6/2022).


Selain menawarkan pembentukan tim khusus, Ketua Persatuan Buruh Semarang tersebut juga mendorong ke depannya Komnas HAM agar berperan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurut dia, kewenangan Komnas HAM yang selama ini hanya sebatas penyelidik dalam mengusut atau menangani pelanggaran HAM berat.


Karena itu, perlu diberi ruang tambahan hingga tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diterapkan oleh Komisi Pemberatan Korupsi (KPK). Alasannya, kata lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia tersebut, berkaca dari beberapa kasus di lembaga lain, misalnya Bawaslu, pemisahan kewenangan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus maka sulit dituntaskan secara efektif.


Terkait penambahan kewenangan lembaga independen tersebut ke proses penyidikan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik sebelumnya telah memberikan tanggapan. Menurut Taufan, kalaupun wewenang Komnas HAM ditambah tahap penyidikan-yang selama ini hanya sampai penyelidikan-tetap juga berhadapan dengan penuntutan Kejakgung dan pengadilan.


“Jadi kalau dia tidak berkehendak maka mentok lagi,” kata Taufan. Apalagi, sambung dia, jika sampai pengadilan membebaskan terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM khususnya mengenai kewenangan Komnas HAM tidak akan berdampak atau berpengaruh.






Source link

Terima Kunjungan Silaturahmi Kedubes Malaysia di Jakarta, Kepala BP2MI Paparkan Ini

Posted: 08 Jun 2022 07:22 PM PDT


Command Center BP2MI menarik perhatian perwakilan Kedubes Malaysia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, menerima kunjungan silaturahmi dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dipimpin oleh Kuasa Usaha Sementara, Adlan Mohd Shaffieq, beserta rombongan, di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta, pada Rabu (8/6/2022).


Sambil berbincang santai, Kepala BP2MI memperlihatkan ruangan Command Center BP2MI yang merupakan pusat data dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). SISKOP2MI adalah wajah baru SISKOTKLN, yaitu sistem komputerisasi untuk pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 


Command Center menyajikan single data system, mulai dari penyediaan informasi peluang kerja luar negeri, proses penempatan, pengaduan, fasilitasi penyelesaian masalah, hingga pemberdayaan di mana sebelumnya merupakan sistem-sistem tersendiri.


"Dapat kita lihat pada Command Center seluruh data penempatan PMI ke Malaysia di SISKOP2MI. Hingga saat ini ada sekitar 1,2 juta PMI yang bekerja ke Malaysia yang tercatat dalam sistem kami. Jumlah ini kecil sekali bila dibandingkan dengan fakta di lapangan, jadi bisa dikatakan bahwa selebihnya melalui penempatan secara ilegal," ungkap Benny.


Pihak Kedubes Malaysia memuji Command Center yang dimiliki oleh BP2MI sebagai single data system ini. 


“Di bidang ketenagakerjaan, Malaysia belum memiliki sistem seperti ini. Kami harap BP2MI dapat bekerja sama dalam pertukaran informasi terkait ini. Kami juga mengundang Pak Benny untuk dapat berkunjung secara langsung ke Malaysia,” ungkap Adlan.


Kepala BP2MI dan Kedubes Malaysia sepakat akan duduk bersama membicarakan kebijakan terkait visa kerja dan pemeriksaan kesehatan, sehingga tidak terjadi benturan di lapangan.


Di akhir kunjungan, Kedubes Malaysia menyampaikan plakat penghargaan dari Kementerian Sumberdaya Manusia (KSM) Malaysia kepada Kepala BP2MI sebagai apresiasi (best compliments) yang disampaikan oleh Kuasa Usaha Sementara dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq. 


Turut hadir dalam kunjungan silaturahmi dari Kedubes Malaysia Jakarta hari ini Atase Buruh, Nurul Jiana Mohd Jamel; Atase Imigrasi, Mohamad Nurzaini Kasi; Atase Polisi, ACP Zakaria A. Rahim; Atase Perekonomian, Mohd Najeeb Abdullah dan Anita Kaur; serta Ahmad Talib dari Atase Khusus/Custom






Source link

KSAL Optimalkan Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista yang Rata-rata sudah Tua

Posted: 08 Jun 2022 05:28 PM PDT


TNI AL mengoptimalkan penggunaan alutsista yang ada saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan anggaran tahun 2023 untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal ini, jelas dia, menjadi salah satu fokus utama lantaran sebagian alutsista milik TNI AL sudah tua. 


“Untuk anggaran alutsista, baik pemeliharaan dan perawatan ini juga menjadi yang utama. Karena kita tahu semuanya alutsista kita rata-rata berusia sudah tua, sehingga perlu perawatan secara berkala setiap tahunnya,” kata Yudo di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/6/2022).


Yudo menyebut, alutsista yang sudah tua tersebut pun memerlukan perawatan yang dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk mempertahankan kekuatan operasional alutsista. 


Disamping itu, Yudo melanjutkan, upaya antara pengadaan alutsista baru dengan pemeliharaan dan perawatan tersebut tidak sebanding. Sebab, hal itu berkaitan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.  “Pengadaan itu sangat tidak sebanding antara kapal yang tua dengan pengadaan ini karena memang ya kita memahami dengan anggaran negara yang ada,” ujarnya. 


Oleh karena itu, lanjutnya, TNI AL mengoptimalkan penggunaan alutsista yang ada saat ini. Mulai dari kapal perang Republik Indonesia (KRI), pesawat, maupun kendaraan tempur Marinir. 


Yudo menambahkan, karena terbatasnya anggaran TNI AL, maka pada tahun 2023 pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengadaan alutsista berupa kapal-kapal patroli, kapal landing ship tank (LST), dan kapal bantu. Sementara itu, untuk pengadaan kapal-kapal, seperti jenis fregat berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).  


“Sudah kita sampaikan berapa kebutuhan kapal patroli kita untuk menggantikan kapal-kapal patroli kita yang sudah tua,” ungkap dia. 


Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan institusinya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 32 triliun. Ini mengingat TNI mendapatkan pagu indikatif pada tahun 2023 senilai Rp 103 triliun.


“Untuk pagu indikatif TNI tahun 2023 ada penurunan (dibandingkan 2022) yaitu hanya Rp 103 triliun. Kami juga mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2023 sejumlah Rp 32 triliun,” kata Jenderal Andika usai Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.


Menurut dia, pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran TNI pada 2023 telah disetujui Komisi I DPR dalam Raker tersebut.Jenderal Andika menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut sangat perlu untuk memenuhi beberapa rencana kebutuhan di internal institusi tersebut.”Dari rencana kebutuhan itu, sebetulnya yang bisa dialokasikan ke dalam pagu indikatif sekitar 30 persen. Jadi, memang masih kurang banyak,” ujarnya.


Dalam raker tersebut, dia juga menyampaikan realisasi anggaran TNI pada tahun 2021 yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp108 triliun dan yang terserap senilai Rp98,8 triliun.Raker Komisi I DPR tersebut berlangsung tertutup dan dihadiri Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Raker tersebut membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2023.


 


 


 






Source link

Pembangunan Gedung Perpusda Kota Bogor Dikhawatirkan Terlambat Akibat Ini

Posted: 08 Jun 2022 03:28 PM PDT


Dinas dan konsultan pengawas harus melakukan pengawasan berkala

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— DPRD Kota Bogor khawatir akan terjadi keterlambatan pengerjaan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Bogor di eks gedung DPRD Kota Bogor, Komplek Balai Kota Bogor. Menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri atau yang akrab disapa Gus M, keterlambatan ini bisa terjadi karena beberapa variabel, salah satunya masalah administrasi.


"Seperti contoh pada pekerjaaan tahap 1, ada adendum pekerjaan. Nah ini bisa saja membuat keterlambatan. Untuk tahap 2, kita lihat ada penurunan harga penawaran yang  signifikan yang ditawar sama penyedia jasa. Kita kuatir akan ada adendum lagi," ujar Gus M, Rabu (8/6).


Jika menilik laman LPSE Kota Bogor, pagu anggaran untuk proyek Perpusda Kota Bogor ini senilai Rp 10 miliar. Namun berdasarkan hasil tender, pengajuan proyek menjadi Rp 8 miliar. Hal ini pun menjadi perhatian khusus dari Gus M.


Berdasarkan laporan awal dari Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor, proyek yang sudah dikerjakan sejak Mei ini ternyata baru mencapai 5 persen pengerjaan. Hal ini pun, kata Gus M, menjadi perhatian dari Komisi I DPRD Kota Bogor. Lantaran pembayaran proyek dinilai terlalu menguntungkan pihak kontraktor, tanpa adanya kepastian kualitas proyek."Oleh karena itu, Dinas dan konsultan pengawas harus melakukan pengawasan berkala karena kita khawatir akan ada penurunan kualitas bangunan," tegas Gus M.


Apalagi, kata dia, berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Dinas, para Penyedia jasa sudah mencairkan anggaran uang muka 20 persen dari nilai kontrak.


Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menerangkan pihaknya menyoroti perihal tahapan administrasi dan pengerjaan proyek yang memiliki nilai Rp 23 miliar. Hal tersebut terjadi dikarenakan saat menggelar sidak beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Kota Bogor menemui adanya pekerjaan pemasangan keramik, padahal seharusnya pengerjaan di tahun ini berfokus kepada pengerjaan interior. 


"Oleh karena itu kami menanyakan laporan tender, SPK dan dokumen kontrak. Karena terkait masih pengerjaan keramik dan lain-lain dalam gedung, kan di tahun ini harusnya pengadaan untuk interior. Jadi kami ingin mengetahui lebih detil dokumen perencanaan sampai pada tahapan pelaksanaan supaya lebih jelas dan terukur," katanya.


 






Source link

Timbangan Pedagang Pasar di Kabupaten Tangerang Diperiksa

Posted: 08 Jun 2022 12:05 PM PDT


Disperindag Kabupaten Tangerang berencana memeriksa timbangan di 22 pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang, Banten melakukan pemeriksaan alat timbangan milik pedagang pasar. Kepala Bidang Metrologi Legal Pada Disperindag Kabupaten Tangerang Irwan Hengki menjelaskan kegiatan pemeriksaan timbangan ini dilakukan mengantisipasi adanya praktik curang yang dilakukan pedagang dengan cara memodifikasi timbangannya.


“Jadi saat ini kita melihat kembali bagaimana melakukan kalibrasi timbangan yang digunakan pedagang pasar di Kabupaten Tangerang,” katanya, Rabu (8/6/2022).


Ia menerangkan, pada pelaksanaan pemeriksaan timbangan tersebut, Disperindag Kabupaten Tangerang akan melaksanakan pemeriksaan ke 22 pasar tradisional dan modern yang ada di wilayahnya. “Untuk saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ke 10 kali. Tetapi rencana kita tahun ini ada 22 pasar yang ditargetkan untuk diperiksa, meski sebetulnya jumlah pasar di Kabupaten Tangerang ini total ada 50 pasar,” ujarnya.


Dalam pemeriksaan, hingga kini belum ditemukan timbangan milik pedagang yang tidak sesuai standar. Namun, ia tetap mewajibkan para pedagang secara rutin melaksanakan tera ulang.


“Kalau memang nantinya ditemukan adanya timbangan yang tidak standar, kita akan bantu perbaiki sehingga nanti bisa dapat digunakan kembali oleh para pedagang,” ujarnya.


Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut, selain memeriksa timbangan, ia juga melakukan pengecekan sejumlah harga bahan pokok. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, salah satunya seperti cabai rawit merah dengan harga Rp 80 sampai Rp 100 ribu per Kg.


“Memang terjadi kenaikan di beberapa komoditas pangan, salah satunya seperti cabai merah dengan kenaikan harga bervariasi,” ungkapnya.


sumber : Antara





Source link

Menkes: Sero Survei Antibodi Covid-19 Tahap Tiga Digelar Juni-Juli

Posted: 08 Jun 2022 10:48 AM PDT


Hasil sero survei ketiga akan jadi patokan Jokowi mengambil kebijakan pada Agustus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan sero survei tahap tiga untuk melihat jumlah penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 bergulir pada Juni hingga Juli 2022. Diketahui, tingginya titer antibodi masyarakat Indonesia dapat mengurangi risiko dampak negatif yang ditimbulkan dari penularan Covid-19.


“Kita lakukan sero survei ketiga di akhir Juni 2022, sehingga pekan ketiga Juli 2022 sudah keluar hasilnya terkait kondisi antibodi masyarakat kita,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam agenda virtual Transformasi Kesehatan yang diikuti dari YouTube di Jakarta, Rabu (8/6/2022) sore.


Budi mengatakan, sero survei yang diselenggarakan bersama para peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu akan menjadi masukan berbasis bukti ilmiah kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mengambil kebijakan terkait pandemi Covid-19 di Tanah Air.


“Semoga pada Agustus 2022, Presiden bisa ambil kebijakan berkaitan dengan Kemerdekaan Indonesia,” katanya.


Dikonfirmasi secara terpisah, Epidemiolog FKUI Pandu Riono mengatakan sero survei ketiga dilakukan dengan memilih penduduk yang telah memiliki antibodi. Karena program vaksinasi pemerintah maupun kekebalan tubuh yang diperoleh secara alami karena infeksi Covid-19.


“Kita lakukan se-Indonesia. Kita ambil sampel darahnya untuk diteliti,” katanya.


Survei terbesar kedua di dunia, setelah India itu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari responden yang meliputi estimasi prevalensi Covid-19 dengan tingkat populasi menurut usia, jenis kelamin hingga karakteristik tempat tinggal. Dengan begitu, akan menentukan proporsi kasus COVID-19 bergejala dan tanpa gejala, serta mengetahui faktor yang berhubungan dengan infeksi Covid-19 di Indonesia.


Hasil sero survei pertama pada November-Desember 2021 menunjukkan 86,6 persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Pada tahap kedua April 2022, antibodi masyarakat meningkat menjadi 99,2 persen.


 


sumber : Antara





Source link

LGBT Bermesraan di Kafe WOW, Polisi: Jika Ada Pelanggaran Asusila akan Disanksi Hukum

Posted: 08 Jun 2022 09:12 AM PDT


Pemilik sebut kejadian tak sopan LGBT itu bukan yang pertama kali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  — Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami dugaan tindak pidana kesusilaan terkait video “LGBT” di Kafe WOW yang tersebar melalui media sosial. Jika ada pelanggaran asusila, maka bisa dikenakan sanksi hukum.


“Apabila memang kita menemukan unsur-unsur dari Pasal 281 terkait kesusilaan kita akan melakukan sanksi hukum. Kita akan terapkan selama itu penuhi unsur fakta dan bukti yang nanti kita akan dapatkan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar PolisiRidwan Soplanit di Jakarta, Rabu.


Ridwan mengatakan tindakan ini dilakukan agar pelaku merasakan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan ketiga kalinya.Kini Empat remaja yang dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan sesuai bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).


Kemudian, Ridwan menambahkan jika pihaknya menemukan bukti di tempat kejadian perkara, maka Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyegel Kafe WOW secara resmi.Ridwan menuturkan polisi juga akan memanggil orang tua para remaja di bawah umur ini guna memberikan pendampingan anak.


“Terkait anak di bawah umur memang ada beberapa orang kita tetap prosedural untuk penanganan anak di bawah umur pendampingan orangtua tetap, tapi kalau itu orang dewasa akan tetap bertanggung jawab secara individu,” ujarnya.


Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan pasangan LGBT berkelakuan tidak sopan di kafe WOW.Menurut pemilik kafe WOW, Andri Laksono menyatakan kejadian ini merupakan kedua kalinya dan dilakukan oleh orang yang sama.


sumber : Antara





Source link

Ketika Megawati Merasa Hubungannya dengan Jokowi Selalu Digoreng-goreng

Posted: 08 Jun 2022 07:09 AM PDT


Presiden Jokowi mengatakan hubungannya dengan Megawati seperti ibu dan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Febrianto Adi Saputro, Dessy Suciati Saputri

Bola panas jelang Pilpres 2024 menyerang Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Isu kerenggangan hubungan keduanya santer akibat rumor yang menyebut Presiden Jokowi memiliki pandangan yang berbeda dengan Megawati terkait capres 2024.

Megawati dalam pernyataannya, Rabu (8/6/2022), mengatakan hubungannya dengan Jokowi selalu menjadi subyek ‘goreng-gorengan’. “Ini ada Pak Jokowi, ada Ibu (Iriana) juga. Kami dari dulu kekeluargaan. Jadi, kalau mau, istilahnya ‘digoreng-goreng’ (hubungannya) itu, kan begitulah,” kata Megawati usai peresmian Masjid At Taufiq di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian masjid itu menyatakan bahwa hubungannya dengan Megawati Soekarnoputri seperti hubungan seorang ibu dengan anak. Megawati yang berada di samping Jokowi dan Ibu Negara Iriana meminta awak media massa, agar dalam memberikan informasi ke masyarakat, selalu mengedepankan etika jurnalistik.

Baginya, media massa saat ini terkesan kerap tak menjadikan kode etik sebagai pertimbangan. Konteks yang dimaksud Megawati adalah pemberitaan mengenai hubungan Jokowi dan Megawati merenggang.

Megawati mengingat bahwa para wartawan di era Pemerintahan Soekarno dulu ada perbedaan mengenai penghormatan terhadap kode etik jurnalistik yang tentunya mengedepankan check and recheck informasi. “Ini koreksi, kalau mau ditulis silakan. Adik ini jangan kalah sama wartawan zaman Ayah saya. Meskipun ada perbedaan, (wartawan harus) selalu mematuhi kode etik jurnalistik,” tegas Megawati.

Apa pun itu, Megawati mengaku dirinya sangat berbahagia dengan kehadiran Jokowi pada acara peresmian masjid tersebut. ‘Ya senang banget,” ujar Megawati.

Dalam kesempatan tersebut Megawati mengatakan sering menerima tuduhan kalau keluarganya kurang Islami. Hal tersebut terutama karena ia ada di bawah bendera PDI Perjuangan. Hal tersebut melandasinya membantu Masjid At Taufiq.

“Tentunya buat partai, untuk supaya dikelola dengan baik. Dan seperti saya terangkan, bentuknya masjid ini, saya tanya kalau membuat masjid itu apa tidak bisa dari karakter bangsa Indonesia. Ternyata banyak yang mengatakan itu tidak menjadi persoalan sehingga, (masjid) ini sekarang menjadi bukti,” kata Megawati.

Awalnya tanah yang berlokasi di seberang Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, akan dibuat sekolah, namun akhirnya Megawati memutuskan tanah tersebut untuk dibangun masjid. “Setelah itu kami berunding, karena PDIP sering sekali orang berpikir sepertinya apa ya, kurang Islami begitu, jadi, kami sekeluarga mengembangkan masjid ini tentunya buat partai untuk supaya dikelola dengan baik,” kata Megawati.

Megawati mengatakan Masjid At-Taufiq diperuntukkan untuk umum. Sedangkan masjid akan dikelola oleh Baitul Muslimin sebagai sayap partai PDIP. “Baitul Muslimin saya bentuk dengan misi mewujudkan Islam Nusantara yang berkemajuan untuk Indonesia raya,” ujarnya.

Megawati mengatakan dirinya berupaya untuk merancang masjid dengan karakter Indonesia. Dirinya juga mengaku mendiskusikan dengan sejumlah tokoh, salah satunya mantan ketua PBNU Said Aqil Siroj.

Masjid At-Taufiq diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dia pun mengajak Presiden Jokowi untuk melaksanakan sholat di masjid berkapasitas 500 jamaah.

“Saya berharap bapak dan keluarga dapat juga sholat bersama hadirin semuanya dia masjid ini untuk sekalian mendoakan almarhum (Taufiq Kiemas) diterima Allah SWT,” ajaknya.

Sementara Jokowi membantah kabar hubungannya dengan Megawati  merenggang. Menurut dia, hubungannya dengan Megawati sudah seperti layaknya ibu dan anak dalam sebuah keluarga besar.

"Siapa bilang renggang, saya dengan ibu Megawati sudah seperti ibu dan anak dalam sebuah keluarga besar. Jelas, kan?," kata Jokowi.

Namun demikian, ia mengakui dalam perjalanan hubungan seorang ibu dan anak pasti ada perbedaan. Namun, hal itu dinilainya merupakan hal yang wajar. Ia juga meminta agar hal ini tak diartikan lain oleh masyarakat.

"Bahwa dalam perjalanan anak tuh kadang ada yang bandel. Ada yang nakal, biasa. Saya bilang tadi wajar. Jangan ditarik ke mana-mana," tambah Jokowi.

Dalam sambutannya, Jokowi pun sempat menyampaikan bahwa ia menghormati Megawati. Selain itu, rasa kepercayaannya kepada Megawati juga tidak pernah berubah.

Sementara, Mensesneg Pratikno juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja. Ia pun mengingatkan agar hubungan keduanya tersebut tak digoreng menjadi isu liar.

Hubungan Jokowi dan Megawati ini dikabarkan renggang karena perbedaan pandangan politik di 2024. Namun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantahnya.

Ia pun menceritakan tanggapan Megawati saat diisukan renggang dengan Jokowi. Ketua Umum PDIP itu hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Menurut Hasto, isu kerenggangan hubungan Jokowi dan Megawati tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.  






Source link

Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)