Tiket VIP Pesta Bikini di Kota Depok Bertarif Rp 8 Juta y 9 noticias más | Youtube Videos

---

• Tiket VIP Pesta Bikini di Kota Depok Bertarif Rp 8 Juta
• Presiden Hadir, Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Harganas 2022
• Pekerjaan Rumah untuk Pemerintah Indonesia Terkait Pengungsi
• Hary Tanoe Bicara Target Partai Perindo Pada Pemilu 2024
• Inmendagri soal PPKM Diperpanjang, Seluruh Daerah di Jawa Bali Berada di PPKM Level 1
• Kasus Hepatitis Akut Bertambah Jadi 25
• Honorer Dihapus, Pelayanan Publik Diyakini Bakal Anjlok
• Stunting di Tangsel Nyaris 20 Persen, Dinkes Gencarkan Pos Gizi
• Australian Prime Minister visits the ASEAN Secretariat
• Minister for Foreign Affairs of Australia meets the CPR

Tiket VIP Pesta Bikini di Kota Depok Bertarif Rp 8 Juta Posted: 07 Jun 2022 06:46 PM PDT Polisi menemukan 10 kotak kondom di perumahan elite yang jadi lokasi pesta bikini. REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno menyampaikan, harga tiket yang dipatok panitia bagi peserta pesta bikini di Kota Depok mencapai lebih dari Rp 8 juta per orang. “Sekitar itulah harganya bahkan bisa lebih. Memang ada juga ditemukan kondom utuh,” kata Yogen di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022). Dia menjelaskan, tarif pesta bikini yang dipatok panitia berkisar Rp 300 ribu hingga lebih dari Rp 8 juta per orang. Untuk paket VIP peserta mendapatkan bonus beberapa botol minuman beralkohol. Aparat sempat menemukan 10 kotak alat kontrasepsi atau kondom di salah satu kamar di perumahan elite yang jadi lokasi pesta bikini. Hanya saja, Yogen tidak bisa menjelaskan secara detail kasus pesta bikini di Kota Depok. Hal itu karena kasus itu kini ditangani Polda Metro Jaya. “Kan yang menangani langsung Polda Metro, saya juga tidak tahu,” katanya mengelak. Mengenai tempat kejadian, Yogen menjelaskan, memang rumah itu kosong dan biasa disewakan pemiliknya untuk berbagai kegiatan. Polda Metro Jaya pun memeriksa penyelenggara pesta bikini yang berlangsung pada Ahad (5/6/2022) dini hari WIB, tersebut. “Kami sudah memanggil penyelenggara untuk dimintai keterangan terkait menyelenggarakan acara tanpa izin kepolisian dan dilakukan di perumahan,” ucap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap penyelenggara dilakukan untuk mencari tahu motif penyelenggara melakukan kegiatan yang diketahui tidak berizin tersebut. Polisi seketika membubarkan pesta bikini itu setelah menerima laporan dari masyarakat. Apalagi, aparat menemukan jika kegiatan itu berizin. “Sehingga kita membubarkan acara itu,” ujar Endra. Dia menjelaskan, pesta bikini itu dihadiri sekitar 200 anak muda. Polisi juga melakukan tes urine kepada para peserta pesta bikini. Namun, hasilnya semuanya negatif. “Telah dilakukan pemeriksaan urine. Hasilnya tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba,” kata Endra. Source link

Presiden Hadir, Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Harganas 2022 Posted: 07 Jun 2022 04:35 PM PDT Harganas Medan harus memiliki nilai yang berbeda meski targetnya penurunan stunting REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29. Presiden Joko Widodo rencananya akan hadir langsung dalam perhelatan yang digelar secara luring dan daring dan diikuti sekitar 105 ribu orang pada puncak acara Rabu, 29 Juni 2022. Kesiapan penyelenggaraan Harganas ke 29 itu disampaikan oleh Sekretaris Kota Medan Wiriya Alrahman dalam rapat koordinasi persiapan Harganas di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (07/06/2022). "Kota Medan siap menyelenggarakan Hari Keluarga Nasional ke 29," kata Wiriya dalam rapat yang dihadiri kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dan dipimpin Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN, Nopian Andusti serta perwakilan dari Kementerian, Lembaga Negara dan mitra. Menurut Wiriya, puncak rangkaian acara Harganas diselenggarakan di Lapangan Merdeka. Rangkaian Harganas ke 29 juga akan diisi bedah rumah dan pemberian makanan tambahan untuk bayi stunting dan keluarga berisiko stunting, serta Bapak Asuh bagi anak-anak stunting. Kegiatan bedah rumah rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Belawan dan Kabupaten Deli Serdang. "Kami telah persiapkan dengan baik, termasuk rute dan tempat-tempat penginapan para peserta. Apalagi Bapak Presiden akan hadir langsung dalam kegiatan ini," kata Wiriya. Lebih jauh Wiriya mengatakan berbarengan dengan Harganas, Kota Medan juga menyelenggarakan dua event besar lainnya yakni Peringatan Hari Ulang Tahun ke 432 Kota Medan pada 1 Juli 2022 yang akan diisi dengan senam massal yang diikuti ribuan orang. "Senam massal ini targetnya akan memecahkan rekor MURI," kata dia. Selain itu, pada 30 Juni 2022, Wiriya mengatakan Pemkot Medan juga menjadi tuan rumah pertemuan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) komisariat wilayah I Sumatera. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah memberi dukungan agar Harganas ini bisa diselanggarakan dengan baik. Dinas-dinas di Pemkot Medan juga telah berupaya untuk menyukseskan kegiatan Harganas," ujar dia. Sementara itu dalam arahannya Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan penyelenggaraan kegiatan Harganas di Kota Medan harus memiliki nilai yang berbeda, meskipun targetnya adalah penurunan stunting.  "Penyelenggaraan Harganas di Kota Medan harus punya nilai yang berbeda. Targetnya adalah penurunan stunting," kata Hasto. Karena itu Hasto menyambut baik rencana bedah rumah di pesisir Provinsi Sumatera Utara. "Bedah rumah untuk keluarga stunting ini bisa menjadikan hal yang unik atau berbeda dan mampu menurunkan stunting," ujar Hasto. Hasto menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Harganas. Salah satunya, kegiatan Harganas berkaitan dengan upaya menurunkan stunting. "Provinsi Sumatera Utara masuk dalam 12 provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi yakni 25,8 persen. Jadi dengan menjadi penyelenggara maka target penurunan stunting harus bisa dicapai," tegas Hasto. Harganas ke-29 tahun 2022 mengusung tema "Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting". Ada empat kegiatan unggulan yang telah diusung BKKBN dalam acara tersebut, yakni Bapak Asuh Anak Stunting, Sepekan Elsimil, Semarak Kampung KB, dan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA).        Source link

Pekerjaan Rumah untuk Pemerintah Indonesia Terkait Pengungsi Posted: 07 Jun 2022 01:38 PM PDT Pemerintah diminta melihat masalah pengungsi dalam kerangka kemanusiaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi International Tahun 1951 Tentang Pengungsi, namun Indonesia masih menjadi negara transit yang paling sering didatangi oleh pengungsi dari luar negeri, khususnya dari Afghanistan, Myanmar, Irak, dan lain sebagainya. Berdasarkan data UNHCR, sedikitnya ada 14 ribu orang pengungsi dari luar negeri yang teregistrasi berada di Indonesia, apabila termasuk yang belum teregistrasi, maka angka tersebut tentulah menjadi lebih banyak. Para pengungsi tersebar di beberapa titik seluruh Indonesia, khususnya ditempatkan di Rumah Detensi Imgrasi (Rudemim) atau akomodasi yang disiapkan oleh IOM. Beberapa faktor utama yang mendorong para pengungsi meninggalkan negaranya adalah perang, persekusi terhadap etnis tertentu, dan konflik horizontal. Tujuan utama para pengungsi untuk meninggalkan negara asalnya adalah untuk mencari keselamatan, keamanan, perlindungan, dan kehidupan yang layak, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Namun, beberapa hak-hak dasar seperti mendapatkan pendidikan, mengakses kesehatan, dan bekerja masih belum bisa didapatkan di Indonesia oleh para pengungsi. Lebih jauh lagi, para pengungsi dilarang meninggalkan tempat penampungan, yang sejatinya itu merupakan hak untuk mobilitas (freedom of movement). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan justru menimbulkan masalah kemanusiaan baru. Nasruddin sebagai Koordinator Kemanusiaan of Yayasan Geutanyoe menjelaskan, untuk membantu para pengungsi tersebut dilakukan berbagai upaya bantuan kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini. “Termasuk diantaranya kerja sama dengan berbagai pihak untuk proses pendaratan pengungsi yang membutuhkan waktu cukup lama, kerentanan para pengungsi, serta ancaman yang dihadapi oleh para pejuang kemanusiaan dalam upaya tersebut,” kata Nasruddin seperti dalam siaran persnya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia harus melihat masalah pengungsi ini dalam kerangka kemanusiaan, alih-alih menggunakan kacamata hukum formal. “Pertama, pengungsi yang datang sering kali dalam kondisi yang buruk dan memprihatinkan. Bagi pengungsi Rohingya, untuk berhasil keluar dengan selamat dari negara asalnya sudah menjadi sebuah pencapaian,” papar Affan Ramli sebagai Riset Koordinator of Yayasan Geutanyoe. Masih menurut Affan, memperoleh dokumen keimigrasian yang lengkap merupakan hal yang tidak mungkin dipenuhi. Dengan sendirinya mereka menjadi undocumented immigrant. Kedua, para pengungsi membutuhkan akses terhadap Kesehatan dan Pendidikan yang layak, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. “Hal tersebut sangat sulit dilakukan karena keterbatasan dokumen yang dimiliki pengungsi, di satu sisi, ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Ketiga, sebagai manusia, para pengungsi perlu untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, serta pekerjaan merupakan perwujudan eksistensi yang mendefinisikan siapa manusia tersebut. Kerangka hukum formal belum mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut, sebaliknya, nilai-nilai hak asasi manusia menjadi sebuah titik berangkat yang tepat untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut,” ungkap Affan. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri. Namun, Peraturan Presiden tersebut belum menjawab tantangan secara komprehensif dan dibutuhkan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam prinsip penerapanya. “Karenanya, kami mengajak teman-teman pers untuk duduk bersama mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam isu pengungsi luar negeri, serta memperkuat diskursus hak asasi manusia dalam pemberitaan media, khususnya dalam menjalankan peran kontrol sosial dan pendidikan kepada masyarakat,” tambah Affan. Source link

Hary Tanoe Bicara Target Partai Perindo Pada Pemilu 2024 Posted: 07 Jun 2022 11:50 AM PDT Ketum Hari Tanoe mengatakan ada dua target Partai Perindo di Pemilu 2024. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi melantik Yusuf Lakaseng sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Kader DPP Partai Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat. Yusuf Lakaseng diberi mandat untuk membangun organisasi Partai Perindo hingga mengakar ke bawah. Hary Tanoesoedibjo mengatakan dengan pengalaman yang dimiliki Yusuf, hal itu tentu akan memberikan warna baru untuk membangun Partai Perindo. “Saya rasa akan mewarnai yang baik untuk ikut membangun organisasi kaderisasi dari partai ini bersama-sama dengan teman-teman yang lain,” kata Hary Tanoe dalam rilisnya, Selasa (7/6/2022). Menurutnya, Partai Perindo memerlukan orang yang paham dengan kondisi di lapangan dan tidak sekadar berteori. “Kalau membangun organisasi partai itu harus sampai mengakar ke bawah dan ini akan kita lakukan. Tentunya, nanti ini salah satu tugas dari Pak Yusuf Lakaseng,” ujar dia. Soal target Partai Perindo di Pemilu 2024, Hary menegaskan ada dua hal utama. Pertama, Partai Perindo harus lolos verifikasi dan pada tahapan ini persiapannya sedang dilakukan Partai Perindo. Kedua, menyiapkan bakal calon anggota legislatif untuk dinominasikan sebagai caleg di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. “Jadi, sekarang semua punya tugas menyebar untuk mencari kader-kader terbaik. Kita punya komitmen 2024 nanti harus memenuhi kursi yang banyak di DPR RI maupun provinsi dan kabupaten/ kota,” tegas Hary. Sementara itu, Yusuf Lakaseng mengaku berterima kasih kepada Hary Tanoesoedibjo yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjabat Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo. “Terima kasih kepada Bapak Hary Tanoe telah memberikan jabatan strategis kepada saya untuk ikut memenangkan Perindo di 2024,” ujar Yusuf. Dia menjelaskan Partai Perindo adalah pilihan politik saat ini yang terus menggaungkan perjuangan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Hal itu dinilai peka terhadap persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, yaitu isu kesejahteraan, bonus demografi, pandemi, masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan terus menambah jumlah pengangguran. “Perindo adalah jawaban politik kita saat ini. Perindo datang dengan politik kesejahteraan. Menurut saya ini adalah solusi, ini adalah jawaban dan Pak Hary Tanoe adalah pakarnya untuk menyelesaikan masalah itu, makanya saya bergabung dengan Perindo,” pungkasnya. sumber : Antara Source link

Inmendagri soal PPKM Diperpanjang, Seluruh Daerah di Jawa Bali Berada di PPKM Level 1 Posted: 07 Jun 2022 10:24 AM PDT Seluruh daerah (128 kabupaten/kota) di Jawa Bali berada di PPKM Level 1. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperpanjang pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Jawa Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Luar Jawa Bali, yang akan berlaku mulai tanggal 7 Juni 2022 hingga tanggal 4 Juli 2022. Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan di dalam keterangan persnya bahwa dalam perpanjangan PPKM kali ini hanya 1 kabupaten yang masih berada di Level 2. "Kita patut bersyukur setelah lebih dari 2 tahun berjibaku dengan penanggulangan Covid-19, di perpanjangan Inmendagri kali ini kita lihat kondisinya semakin membaik. Seluruh daerah (128 kabupaten/kota) di Jawa Bali berada di PPKM Level 1. Sedangkan untuk daerah di Luar Jawa Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM Level 1, dan hanya 1 kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di Level 2. Serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa Bali dan di Luar Jawa Bali yang berada di Level 3 dan Level 4." ungkap Safrizal. Safrizal menjelaskan bahwa assessment pemerintah daerah dalam perpanjangan PPKM kali ini dilakukan dengan menggunakan indikator transmisi komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. "Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di Level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor. Namun saya tetap dan selalu menghimbau walaupun relaksasi kebijakan penggunakan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan covid-19," ungkap Safrizal. Selain itu, dalam pengaturan PPKM kali ini juga dilakukan relaksasi kebijakan terhadap pembatasan pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional, termasuk penentuan gerbang perjalanan udara bagi Jamaah Haji yang menunaikan ibadahnya di Tahun 2022. Khusus untuk pintu masuk udara, Inmendagri kali ini diselaraskan dengan Surat Edaran Satgas Nasional Covid-19 Nomor 19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Sehingga di dalam Inmendagri kali ini diperinci untuk pintu masuk perjalanan luar negeri melalui jalur udara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Hang Nadim, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Sam Ratulangi, Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Bandara Kualanamu, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Internasional Yogyakarta.  Selanjutnya juga ditambahkan 6 bandara yang dibuka pada tanggal 4 Juni 2022 s.d. 15 Agustus 2022 sebagai pintu masuk untuk WNI yang melaksanakan Ibadah Haji yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara Minangkabau, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Adisumarmo, Bandara Syamsudin Noor, dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Pada pintu masuk darat, penyesuaian Inmendagri dilakukan dimana hanya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dapat digunakan yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Motaain, PLBN Nanga Badau, PLBN Montamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw, dan PLBN Sota. Sedangkan untuk pintu masuk melalui jalur laut sudah diperbolehkan melalui seluruh pelabuhan laut internasional yang dibuka atas pertimbangan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. "Sebagaimana yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya, bahwa kita sudah menyusun strategi menuju status endemi Covid-19, sehingga seluruh pihak untuk terus bekerja maksimal agar upaya kita dapat segera terealisasi." tutup Safrizal. Source link

Kasus Hepatitis Akut Bertambah Jadi 25 Posted: 07 Jun 2022 07:57 AM PDT Penyebaran kasus penyakit ini ada di 16 provinsi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kesehatan RI melaporkan adanya penambahan jumlah kasus yang diduga akibat infeksi hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Berdasarkan data Kemenkes RI pada Senin (6/6) kasus dugaan hepatitis misterius tersebut bertambah menjadi 25 kasus. Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI,dr Mohammad Syahril mengatakan, 25 kasus dugaan hepatitis akut itu tersebar di 16 provinsi Indonesia. Terbanyak kasus ditemukan di DKI Jakarta. “Jumlah kasus total 25 pasien dengan klasifikasi 9 probable. Kemudian 16 pending classification,” kata Syahril saat dikonfirmasi, Selasa (7/6). Adapun, 16 provinsi yang melaporkan dugaan hepatitis misterius tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kasus hepatitis akut misterius juga dilaporkan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Disusul kasus yang dilaporkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Dari 25 kasus yang dilaporkan tersebut, 12 orang diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan status 3 orang masih probable dan 9 orang menunggu hasil atau pending classification. Berita baiknya, 7 orang telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan dengan status 3 probable dan 4 pending classification. Sementara 6 orang meninggal dunia dengan status 3 probable dan 3 pending classification. Berdasarkan data Kemenkes RI, total kumulatif kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia sudah mencapai 57 kasus. Sebanyak 32 kasus dinyatakan tak terbukti hepatitis akut atau discarded. Berdasarkan hasil diagnosa, para pasien discarded tersebut didiagnosis dengue, sepsis, infeksi bakteri, hepatitis A reaktif. Ada juga yang didiagnosis drug induce hepatitis, dilated cardiomyopathy, kolestasis susp atresia bilier, leukemia dan neonatal kolestasis. Dengan terus bertambahnya kasus dugaan hepatitis akut, Syahril meminta kepada orangtua untuk terus mewaspadai gejala hepatitis akut misterius pada anak. “Orang tua harus mewaspadai gejala hepatitis akut pada anak yakni adanya diare, mual, muntah, sakit perut dan dapat disertai demam ringan,” ujar dia. “Selain itu warna mata dan kulit anak dapat menguning dan terjadi gangguan pembekuan darah yang bisa menyebabkan kejang dan kesadaran menurun,” sambungnya. Syahril menekankan, orangtua harus segera membawa buah hatinya ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala hepatitis akut. Karena, pertolongan dengan cepat dapat menekan risiko yang fatal. “Bila perlu kalau memang sudah dalam taraf penurunan kesadaran maka segera dibawa ke ICU anak agar bisa segera ditangani agar tidak berlanjut kemudian yang bisa berakibat fatal yakni meninggal dunia,” tegas Syahril. Source link

Honorer Dihapus, Pelayanan Publik Diyakini Bakal Anjlok Posted: 07 Jun 2022 06:24 AM PDT Di daerah banyak instansi bergantung pada yang tenaga honorernya. REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A Keputusan pemerintah menghapus keberadaan tenaga honorer di semua instansi pemerintahan diyakini bakal memperburuk kualitas pelayanan publik. Pemerintah diminta membuat kebijakan afirmasi agar ratusan ribu tenaga honorer yang ada saat ini tetap bisa mengabdi. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti mengatakan, kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 adalah kabar buruk, tak hanya bagi pekerja honorer itu sendiri, tapi juga bagi gerak birokrasi. Sebab, banyak instansi di daerah-daerah yang keberlangsungan birokrasinya sangat bergantung pada tenaga honorer. “Banyak instansi-instansi yang jumlah PNS-nya tidak memadai. Ada instansi yang jumlah PNS-nya cuma 4 atau 5 orang, selebihnya honorer,” kata Nur kepada Republika, Selasa (7/6/2022). Tak hanya soal komposisi PNS dan honorer, kata Nur, keberadaan honorer malah memegang peran kunci dalam sejumlah bidang kerja. Misalnya, petugas dinas pekerjaan umum yang mengecek lampu jalanan dan memperbaikinya adalah tenaga honorer, bukan PNS. Begitu juga petugas penjaga pintu air, mereka adalah honorer. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto menyampaikan hal serupa. Bahkan, dia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk datang ke daerah-daerah untuk melihat pentingnya keberadaan tenaga honorer. Menpan RB Tjahjo, kata Anto, bisa datang ke tempatnya bekerja sebagai honorer di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di Buton, seluruh petugas pemadamnya adalah tenaga honorer, tak satu pun PNS. “Ketika terjadi kebakaran, mereka bertugas seperti ASN yang luar biasa. Kan tidak mungkin juga kepala dinas yang angkat-angkat pompa,” kata Anto. Ada pula petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, yang semuanya adalah tenaga honorer. “Kalau mereka tidak masuk satu hari saja, itu sampah sudah berhamburan di jalanan,” kata Anto menekankan pentingnya keberadaan pekerja honorer. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah berpendapat, penghapusan tenaga honorer akan mengganggu gerak birokrasi karena memang kebanyakan tenaga honorer adalah pekerja administrasi atau teknis. Alhasil, pelayanan publik akan memburuk, bahkan anjlok. Berdasarkan data Kemenpan RB per Juni 2021, tercatat ada 410.010 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Sebanyak 123.502 orang di antaranya merupakan tenaga pendidik, lalu 4.782 tenaga kesehatan, 2.333 tenaga penyuluh, dan sisanya 279.393 tenaga administrasi. Keberadaan honorer pekerja administrasi itu, kata Tjahjo, selama ini merupakan pendukung pelayanan. Sebab, jumlah PNS terbatas, terlebih di daerah yang baru dimekarkan. “PNS di daerah pemekaran itu kan sangat sedikit karena hanya transferan dari daerah induknya. Birokrasinya didukung tenaga honorer. Ketika honorer disetop, ya tidak bisa bergerak birokrasinya,” ujar Trubus kepada Republika. Di daerah yang sudah mapan, lanjut dia, pelayanan publik juga akan anjlok ketika keberadaan honorer dihapus. Meski sudah ada pelayanan digital, tapi masyarakat tetap butuh pelayanan langsung lantaran masih rendahnya literasi digital masyarakat. Tak hanya pelayan di kantor-kantor pemerintahan yang terpengaruh, tapi juga pelayanan langsung di lapangan. Misalnya pelayanan yang diberikan petugas pengangkut sampah dan aparat satuan polisi pamong praja. “Nah sekarang Satpol PP kebanyakan adalah honorer. Kalau dihapus, siapa yang mau jadi Satpol PP. Sedangkan Perda yang harus ditegakkan banyak sekali,” ujarnya. Agar roda birokrasi terus bergerak, Trubus menyarankan pemerintah untuk mengangkat semua THK-II menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes. Mereka tak perlu lagi dites lantaran sudah berpengalaman bekerja selama belasan maupun puluhan tahun. Source link

Stunting di Tangsel Nyaris 20 Persen, Dinkes Gencarkan Pos Gizi Posted: 07 Jun 2022 02:59 AM PDT Dinkes Tangsel menggencarkan pos gizi karena angka stunting yang nyaris 20 persen. REPUBLIKA.CO.ID, CIPUTAT — Angka stunting di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai angka 19,9 persen, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan Kota Tangsel menggencarkan pengadaan pos gizi untuk menekan angka stunting tersebut. “Untuk angka stunting menurut survei SSGBI sekarang ada di angka 19,9 persen (data terbaru tahun 2020), dari 22 ribu balita yang di-samplinya. Awalnya 16 persen (data 2019), jadi meningkat ya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar, Selasa (7/6/2022). Allin berujar, faktor yang menyebabkan masih banyaknya kasus stunting di wilayahnya lantaran dua hal. Yakni meliputi kurangnya asupan gizi terutama protein dan pola asuh yang kurang tepat. “Faktor penyebab 80 persen karena mereka kurang asupan ya. Tapi 20 persen soal pola asuh, jadi pola asuh dalam artian kita sering dengar ASI ekslusif ini yang mesti digencarkan. Jadi mungkin ada pola makan salah dari awal, pola asuhnya juga banyak yang diasuh bukan oleh ibu, jadi terjadi ketidakseimbangan antara tinggi badan dan umur,” jelasnya. Untuk dapat menekan angka stunting yang nyaris menembus angka ambang batas 20 persen, Allin memastikan pihaknya terus menggencarkan pos gizi di berbagai titik di wilayah Tangsel. Pos gizi tersebut berfungsi sebagai wadah edukasi terkait asupan dan pola asuh bagi orang tua bersama dengan anak-anaknya yang kurang gizi atau stunting. “Kita bantu dengan mengadakan pos gizi di Tangsel, di pos gizi itu anak-anak yang masuk gizi buruk supaya tidak stunting atau sudah stunting bersama orang tua, di sana orang tua diajarkan memasak memilih makanan yang baik, cara memberikan ke anaknya seperti apa, ada arena merangsang motorik jadi bisa mengalami tumbuh kembang. Sekarang ada 39 (pos gizi) di Tangsel, bentuknya tidak mesti di posyandu, tetapi juga rumah yang bisa ditempati,” terangnya. Source link

Australian Prime Minister visits the ASEAN Secretariat Posted: 07 Jun 2022 12:14 AM PDT Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese MP, visited the ASEAN Secretariat and met with the Secretary-General of ASEAN, H.E. Dato Lim Jock Hoi, on 6 June 2022. The Prime Minister was accompanied by Australia's Minister for Foreign Affairs, Senator the Hon Penny Wong. .flickr-img-responsive width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; .LoadingImg img max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; .wpfrank-flickr-div padding:15px; @media (max-width: 786px) .col-md-3 width:49.9%; float:left; .play-pause display: none !important; .gallery107844 overflow:hidden; clear: both; .fnf background-color: #a92929; border-radius: 5px; color: #fff; font-family: initial; text-align: center; padding:12px; jQuery(function() jQuery(‘.gallery107844’).flickr( apiKey: ‘037c012784565c3b5691cc5a0aa912b7’, photosetId: ‘72177720299598232’ ); ); ;(function ($, window, document, undefined) { ‘use strict’; var pluginName = “flickr”, defaults = apiKey: “”, photosetId: “”, errorText: “ Error generating gallery. “, loadingSpeed: 38, photosLimit: 200 , apiUrl=”https://api.flickr.com/services/rest/”, photos = []; // The actual plugin constructor function Plugin(element, options) this.element = $(element); this.settings = $.extend(, defaults, options); this._defaults = defaults; this._name = pluginName; this._hideSpinner = function() this.element.find(‘.spinner-wrapper’).hide().find(‘*’).hide(); ; this._printError = function() //this.element.find(‘.gallery-container’).append($(“ “, “class”: “col-lg-12 col-lg-offset-1” ) this.element.find(‘.gallery-container’).append($(“ “, “class”: “col-lg-12” ) .append($(“ “, “class”: “error-wrapper” ) .append($(““, “class”: “label label-danger error” ) .html(this.settings.errorText)))); ; this._flickrAnimate = function() this.element.find(‘.gallery-container img’).each($.proxy(function(index, el) var image = el; setTimeout(function() $(image).parent().fadeIn(); , this.settings.loadingSpeed * index); , this)); ; this._printGallery = function(photos) var element = this.element.find(‘.gallery-container’); $.each(photos, function(key, photo) var img = $(‘‘, ‘class’: ‘thumb img-thumbnail flickr-img-responsive’, src: photo.thumbnail, ‘alt’: photo.title ); element.append($(‘ ‘, ‘class’: ‘ col-md-3 col-sm-4 col-center wpfrank-flickr-div’ ) .append($(‘‘, ‘class’: ”, href: photo.href, ‘data-gallery’: ”, ‘title’: photo.title ).hide() .append(img))); ); element.imagesLoaded() .done($.proxy(this._flickrAnimate, this)) .always($.proxy(this._hideSpinner, this)); ; this._flickrPhotoset = function(photoset) var _this = this; photos[photoset.id] = []; $.each(photoset.photo, function(key, photo) // Limit number of photos. if(key >= _this.settings.photosLimit) return false; photos[photoset.id][key] = thumbnail: ‘https://farm’ + photo.farm + ‘.static.flickr.com/’ + photo.server + ‘/’ + photo.id + ‘_’ + photo.secret + ‘_q.jpg’, href: ‘https://farm’ + photo.farm + ‘.static.flickr.com/’ + photo.server + ‘/’ + photo.id + ‘_’ + photo.secret + ‘_b.jpg’, title: photo.title ; ); this._printGallery(photos[photoset.id]); ; this._onFlickrResponse = function(response) if(response.stat === “ok”) this._flickrPhotoset(response.photoset); else this._hideSpinner(); this._printError(); ; this._flickrRequest = function(method, data) var url = apiUrl + “?format=json&jsoncallback=?&method=” + method + “&api_key=” + this.settings.apiKey; $.each(data, function(key, value) url += “&” + key + “=” + value; ); $.ajax( dataType: “json”, url: url, context: this, success: this._onFlickrResponse ); ; this._flickrInit = function () this._flickrRequest(‘flickr.photosets.getPhotos’, photoset_id: this.settings.photosetId ); ; // Init this.init(); Plugin.prototype = init: function () this._flickrInit(); ; // Wrapper $.fn[pluginName] = function (options) this.each(function () if (!$.data(this, “plugin_” + pluginName)) $.data(this, “plugin_” + pluginName, new Plugin(this, options)); ); // Chain return this; ; })(jQuery, window, document); Australian Prime Minister Visits The ASEAN Secretariat ‹ › × jQuery(function() // Set blueimp gallery options jQuery.extend(blueimp.Gallery.prototype.options, useBootstrapModal: false, hidePageScrollbars: false ); ); The post Australian Prime Minister visits the ASEAN Secretariat appeared first on ASEAN. Source link

Minister for Foreign Affairs of Australia meets the CPR Posted: 07 Jun 2022 12:13 AM PDT Minister for Foreign Affairs of Australia, Senator the Honourable Penny Wong, met the Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) on 6 June 2022. The post Minister for Foreign Affairs of Australia meets the CPR appeared first on ASEAN. Source link

You are subscribed to email updates from Locura. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States