| Vietjet eyes 10-fold jump in profits amid return to post-pandemic normalcy Posted: 30 May 2022 09:49 PM PDT
Budget airline Vietjet targets profits of VND1 trillion (US$43.14 million) this year, 10 times the 2021 figure, as it seeks to recover from a two-year slump caused by Covid-19. It eyes a 2.5-fold rise in revenues to VND32.72 trillion. At the company's annual general meeting on Saturday, shareholders expressed concern over the rising oil prices, but the management was optimistic. To Viet Thang, deputy CEO, revealed that when oil prices reach $100 per barrel, operation costs increase by 50 percent. CEO Nguyen Thi Phuong Thao said the airline has flown when oil prices were above $100 and still made profits. "We are always ready to buy fuel at low price and store them to optimize costs." She also said a surcharge is levied when fuel prices surge and this eases the burden on the company. Vietjet plans to return to its pre-pandemic schedule domestically and resume 70 percent of international flights. Shareholders approved a plan to issue up to 54 million new shares, or 10 percent of the company's free float. Vietjet recently placed a $35-billion order for 200 Boeing 737 aircraft and engine maintenance services.
Source link
|
| Prakiraan Cuaca Jabodetabek pada Akhir Mei 2022 Posted: 30 May 2022 08:25 PM PDT
BMKG merilis perkiraan cuaca di Jabodetabek. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis perkiraan cuaca di Jakarta dan daerah sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Situs BMKG memprediksi perkiraan cuaca hari ini di Jakarta. Berikut ini perkiraan cuaca Jakarta, Selasa (31/5/2022):
Prakiraan Cuaca Jakarta Pagi Ini
– Jakarta Barat: Hujan Sedang
– Jakarta Pusat: Hujan Ringan
– Jakarta Selatan: Hujan Sedang
– Jakarta Timur: Berawan
– Jakarta Utara: Hujan Ringan
– Kepulauan Seribu: Hujan Ringan
Prakiraan Cuaca Jakarta Siang Ini
– Jakarta Barat: Berawan
– Jakarta Pusat: Berawan
– Jakarta Selatan: Hujan Ringan
– Jakarta Timur: Hujan Ringan
– Jakarta Utara: Cerah Berawan
– Kepulauan Seribu: Cerah Berawan
Prakiraan Cuaca Jakarta Malam Ini
– Jakarta Barat: Cerah Berawan
– Jakarta Pusat: Cerah
– Jakarta Selatan: Cerah
– Jakarta Timur: Cerah
– Jakarta Utara: Cerah
– Kepulauan Seribu: Cerah
Prakiraan Cuaca Jakarta Dini Hari Nanti
– Jakarta Barat: Cerah Berawan
– Jakarta Pusat: Cerah Berawan
– Jakarta Selatan: Cerah Berawan
– Jakarta Timur: Cerah Berawan
– Jakarta Utara: Cerah Berawan
– Kepulauan Seribu: Cerah Berawan
Prakiraan Cuaca Hari Ini Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
Prakiraan Cuaca Pagi Ini
– Bogor: Hujan Ringan
– Depok: Hujan Ringan
– Tangerang: Hujan Ringan
– Bekasi: Hujan Ringan
Prakiraan Cuaca Siang Ini
– Bogor: Hujan Ringan
– Depok: Hujan Ringan
– Tangerang: Berawan Tebal
– Bekasi: Hujan Ringan
Prakiraan Cuaca Malam Ini
– Bogor: Berawan
– Depok: Berawan
– Tangerang: Berawan
– Bekasi: Berawan
Prakiraan Cuaca Dini Hari Nanti
– Bogor: Berawan
– Depok: Berawan
– Tangerang: Berawan
– Bekasi: Berawan
Source link
|
| Kodim Tarakan Tangkap Anggota TNI Gadungan yang Memeras Warga Posted: 30 May 2022 06:20 PM PDT
F mengaku sebagai anggota TNI dan meminta sejumlah uang kepada warga. REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN — Anggota Kodim 0907/Tarakan menangkap seorang pria berinisial F (35 tahun) yang menyamar anggota TNI. Dia diduga melakukan pemerasan terhadap warga di Tarakan.
“Delapan hari yang lalu, warga telah melaporkan kepada pihak Kodim ada seorang yang mengaku Babinsa. Dia (F) meminta-minta di tempat makan, toko, dan warga. Begitu kita cek ternyata dia bukan babinsa,” kata Pjs Dan Unit Kodim 0907/Tarakan, Letda Inf Jomensen Hutajulu di Markas Kodim 0907/Tarakan, Senin (30/5/2022), malam.
F ditangkap di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah. Selanjutnya, langsung dibawa ke Makodim 0907/Tarakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dalam aksinya, F mengaku sebagai anggota TNI dan meminta sejumlah uang kepada warga. Pihak Kodim 0907/Tarakan sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan Babinsa yang melakukan pemerasan.
Kodim 0907/Tarakan memastikan F adalah oknum warga sipil yang mengaku babinsa. Kemudian personel Kodim 0907/Tarakan bergegas mengamankan babinsa gadungan itu, setelah menerima informasi dari warga tentang keberadaan pelaku.
Pihaknya bersama personel mendapat informasi bahwa F berada di Kelurahan Kampung Satu Skip dan akhirnya F berhasil diringkus tanpa perlawanan. Untuk selanjutnya, pria tersebut diserahkan ke Polres Tarakan guna melanjutkan pemeriksaan.
F yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang masak, diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah warga. Bahkan, hal itu sangat merugikan citra institusi TNI. Bahkan informasi yang diperoleh pelaku F juga mengaku sebagai Marinir TNI AL dan babinkamtibmas.
“Tidak ada kekerasan, tetapi pemerasan ada. Sudah banyak yang diperas, termasuk uang, barang dari masyarakat. Kalau penyalahgunaan atribut TNI tidak ada, tetapi instansi ada. (F) mengatasnamakan Kodim 0907/Tarakan dan babinsa,” kata dia.
Babinsa gadungan yang meresahkan masyarakat ini pun mengakui perbuatan khilaf. Pelaku nekat mengaku anggota TNI lantaran ingin mendapatkan uang dengan mudahnya.
Sejumlah tempat yang kerap didatanginya adalah Kelurahan Kampung 1, Kampung 6, rumah makan, rumah warga, dan petani rumput laut. Komandan Kodim 0907/Tarakan Letkol Inf Reza Fajar Lesmana berharap seluruh warga Kota Tarakan tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku sebagai prajurit TNI.
Bila menemukan hal-hal yang seperti F lakukan, segera cross check dengan babinsa atau koramil terdekat. “Karena tidak menutup kemungkinan, pelaku yang mencatut institusi TNI, biasanya adalah orang-orang yang lihai dalam berkomunikasi,” kata dia. sumber : Antara
Source link
|
| Anies Pastikan Warga Jakarta Bisa Akses RS Swasta Modern dengan BPJS Posted: 30 May 2022 04:31 PM PDT
DKI mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,1 triliun untuk program BPJS Kesehatan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan warga DKI Jakarta dapat mengakses pelayanan di rumah sakit swasta modern dengan fasilitas lengkap melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
Anies menjelaskan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,1 triliun untuk membuat warga DKI Jakarta terlindungi kesehatannya melalui program BPJS Kesehatan.
“Pemprov DKI turun tangan membiayai warganya, dari yang semula 73-75 persen menjadi 98 persen,” kata Anies pada peresmian RS Umum dan Kanker Siloam Agora di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).
Menurut Anies, ada sebagian warga yang KTP-nya Jakarta tapi tidak berada di Jakarta. “Sesungguhnya seluruh warga DKI Jakarta sudah ter-‘cover’,” katanya.
Anies merinci bahwa pada 2017 akhir, warga DKI Jakarta yang terlayani kesehatan dalam BPJS Kesehatan hanya berkisar 73-75 persen. Kemudian pada 2018, Pemprov DKI meningkatkan alokasi anggaran kesehatan sehingga warga terlindungi BPJS Kesehatan menjadi 98 persen.
Anies juga mengapresiasi RS Siloam yang menjadi salah satu rumah sakit swasta dengan pelayanan kesehatan terbaik untuk peserta BPJS. Adapun rumah sakit umum dengan fasilitas onkologi (kanker), RS Siloam Agora dibangun dengan nilai investasi Rp 400 miliar dan dilengkapi dengan 230 bangsal di komplek Holland Village, Cempaka Putih, di Jakarta Pusat.
Anies menilai pembangunan rumah sakit yang modern, lengkap dan berkualitas itu merupakan investasi yang penting bagi masyarakat DKI Jakarta.
“Hal ini sangat dibutuhkan karena merupakan fasilitas pusat kanker pertama yang akan melayani masyarakat di wilayah timur Jakarta dan akan bermanfaat langsung pada warga untuk memperkuat daya tahan dan strategi kesehatan DKI Jakarta,” kata Anies.
Wakil Direktur Utama Siloam Hospitals, Caroline Riady mengungkapkan, RS Siloam Agora dirancang sebagai rumah sakit umum dan kanker yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan terkini dengan dukungan dari tenaga medis berpengalaman. RS Siloam Agora menargetkan bisa melayani lebih dari 11 juta penduduk padat di Ibu Kota dengan pelayanan kesehatan, diagnostik dan terapeutik melalui lebih dari 25 bidang spesialisasi dengan pusat unggulan onkologi (kanker), kardiologi (jantung), saraf, dan bedah saraf serta digestif (pencernaan).
“Pusat unggulan onkologi ini akan memudahkan akses bagi pasien kepada spesialis ahli onkologi ternama, riset, uji klinis dan pendidikan dalam upaya mencerminkan misi utama memajukan pengobatan kanker yang transformatif,” kata Caroline. sumber : Antara
Source link
|
| Tjahjo: Pemerintah akan Beri Sanksi Tegas CPNS dan PPPK yang Undur Diri Posted: 30 May 2022 01:59 PM PDT
Selain merugikan negara, hal itu juga menutup kesempatan peserta lain. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menanggapi perihal sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi tahun 2021. Menteri Tjahjo mengatakan, bahwa hal ini merugikan negara baik dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan selama proses rekrutmen para pegawai pemerintah tersebut.
Sementara negara berharap, sumber daya manusia berkualitas dari formasi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi, justru menjadi kosong. Dengan demikian, hal ini juga menutup kesempatan peserta lain yang mungkin memenuhi syarat.
Dia meminta, kementerian/lembaga terkait khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar formasi yang ditinggalkan tersebut bisa diisi kembali apabila proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan. Supaya kondisi ini tidak terjadi kembali, Menteri Tjahjo mengatakan, akan memperkuat sistem pengadaan CPNS dan PPPK secara keseluruhan.
Sistem yang akan diperkuat itu, kata Tjahjo, baik pada tahap pengumuman, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan bidang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), penetapan hasil akhir, penetapan NIP, sampai dengan pengangkatan ASN.
"Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima. Seandainya ada diantara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jera dikemudian hari," tegas Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (30/05).
Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara saksama berapa jumlah SDM yang dibutuhkan beserta dengan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksinya. "Dengan biaya itu, pemerintah seharusnya mendapatkan ASN yang dibutuhkan dengan kompetensi sesuai dengan jabatannya. Namun karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya," jelasnya.
Berdasarkan Pasal 54 PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, pelamar yang telah lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN. Jika mengundurkan diri diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode satu tahun berikutnya.
Hal ini juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri dimana tercantum dalam Pasal 35 PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.
Namun demikian, kewenangan PPK dalam memberikan sanksi tambahan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh PPK pada saat pengumuman seleksi dengan konsekuensi yang diberikan kepada pelamar.
Selanjutnya Tjahjo menjelaskan, apabila formasi yang ditinggalkan oleh pelamar yang mengundurkan diri, tentu tidak bisa diisi pada tahun ini. Maka sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN, hal tersebut dapat diusulkan kembali.
“Yakni dengan mengajukan usulan kebutuhan serta penghitungan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi baik CPNS maupun PPPK pada tahun anggaran berikutnya,” ucapnya.
Source link
|
| GPDRR 2022 Jadi Wujud Sukses Penyelenggaraan Komunikasi Publik Posted: 30 May 2022 12:15 PM PDT
Forum GPDRR 2022 menjadi wujud sukses penyelenggaraan komunikasi publik. REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Indonesia disebut telah sukses menyelenggarakan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 ke-7 di Nusa Dua Bali.
Menyelenggarakan event internasional tanpa kendala yang berarti diikuti dengan komunikasi publik yang baik, yang ini diakui oleh para jurnalis nasional dan internasional yang bertugas meliput di Bali merupakan sebuah usaha Indonesia untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mitigasi bencana untuk seluruh dunia.
Mengelola kegiatan multinasional yang melibatkan sebanyak ada lebih dari 3.200 orang hadir, lebih dari 150 pembicara dan moderator, lebih dari 3.000 orang bergabung lewat streaming, hal ini tentu saja memerlukan media center yang kuat baik itu secara infrastruktur maupun kemampuan melakukan komunikasi publik. Para delegasi maupun jurnalis sangat membutuhkan hal tersebut.
Begitu banyak informasi penting yang dihasilkan dalam GPDRR ke-7 kali ini tentu membutuhkan amplifikasi informasi yang cepat sehaingga warga dunia mampu menerima manfaat dari kegiatan ini.
"Sejak awal kami sudah melihat masalah infrastruktur dan komunikasi publik menjadi salah satu suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Maka sedari awal kami telah mempersiapkannya dengan baik dan rinci," ujar Usman Kansong selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, dalam rilisnya, Senin (30/5/2022).
"Sedari awal kami merancang sebuah media center yang mampu menjembatani kebutuhan informasi para jurnalis. Tentu saja ini didukung oleh infrastruktur penunjang lainnya. Seluruh kebutuhan jurnalis saat melakukan peliputan akan kami bantu dengan senyum dan keramahan,” ujar dia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Dirjen Informasi dan Komunikasi publik, menjadi penanggung jawab penyelengaraan Komunikasi Publik dalam perhelatan GPDRR Ke-7 di Bali ini.
Tugasnya bukan hanya menyelengarakan Media Center saja, akan tetapi memastikan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan ini dapat tersebar kepada masyarakat dan media khususnya untuk diamplifikasi kepada masyarakat dunia.
"Jadi kami bukan hanya menjadi operator media center saja. Saya telah menginstruksikan kepada teman-teman untuk membangun media relation yang baik kepada para media untuk memastikan hasil-hasil yang dicapai dapat segera dapat tersebar dengan cepat dan akurat bukan hanya ke media-media dalam negeri juga media luar negeri," tegas Usman.
"Tujuh Rekomendasi yang dilahirkan dalam GPDRR di Bali ini, harus didukung sebagai sebuah solusi bagi mitigasi bencana di dunia, untuk itu saya sangat berterima kasih kepada teman-teman jurnalis nasional dan internasional yang ikut membantu menyebarkan hasil dari GPDRR ke-7 ini, dan semoga ini akan menjadi sebuah kontribusi berharga dari Indonesia," ujar Usman.
Di tempat terpisah, Marroli J Indarto selaku Koordinator Media Center GPDRR ke-7 di Bali juga menceritakan bagaimana kerumitan didalam pengelolaan Media Center GPDRR kali ini menjadi tantangan tersendiri karena dilakukan tidak hanya secara offline tetapi juga online streaming dengan berbagai pihak di belahan dunia.
"Tantangannya memang tidak mudah, namun infrastruktur teknologi kita memang sudah maumpuni sehingga kita dapat memfasilitasi para delegasi dan media untuk melakukan komunikasi baik secara offline maupun online," kata Marroli.
"Kuncinya kami bukan hanya menjadi operator media center saja. kita juga membangun media relations yang baik kepada para media untuk memastikan hasil-hasil yang dicapai dapat segera dapat tersebar dengan cepat dan akurat bukan hanya ke media-media dalam negeri juga media luar negeri,” kata dia.
Source link
|
| KPK Minta Pemkot dan Pemkab Bima Serius Tuntaskan Masalah Aset P3D Posted: 30 May 2022 09:45 AM PDT
KPK menilai kedua pemda tidak tertib dan serius melakukan upaya pengamanan aset. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat koordinasi (rakor) melibatkan para pihak terkait dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Perlu diingat aset P3D ini bukan aset pribadi, selesaikan masalah berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” kata Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Yudhiawan Wibisono dalam keterangan, Senin (30/5/2022). KPK berharap rakor penyelesaian lanjutan antara kedua pemda, pemprov NTB, dan Kemendagri dapat mempercepat penyelesaian serah terima aset P3D dari Pemkab kepada Pemkot Bima. Hal itu sesuai amanah Undang-undang No.13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di NTB dan peraturan perundangan lain yang berlaku demi menghindari potensi terjadinya tindak pidana korupsi. “Kenapa KPK hadir di tengah-tengah permasalahan ini, karena KPK konsen mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal manajemen aset,” katanya. KPK sudah memfasilitasi penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Bima pada November 2020, lalu. BMD itu berupa tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kota Bima. Rekonsiliasi Nomor 032/575/07.3/2020 dan Nomor 900/943/BPKAD/XI/2020 antara Pemkab Bima dengan Pemkot Bima itu dilakukan di aula Kantor Wali Kota Bima. Namun sejak itu, belum ada kelanjutan penyerahan aset yang signifikan. KPK menilai Pemkot Bima dan Pemkab Bima tidak menjalankan kesepakatan penyelesaian Aset P3D yang telah dituangkan dalam Berita Acara tersebut. KPK juga menilai kedua pemda tidak tertib dan serius dalam melakukan upaya penertiban dan pengamanan aset mulai dari penyimpanan dokumen, sertifikasi, dan pemasangan tanda batas. Hal tersebut membuat peluang hilangnya aset yang dapat mengakibatkan kerugian negara. “KPK juga meminta peran Pemprov NTB lebih aktif mendorong percepatan penyelesaian permasalahan aset hasil pemekaran ini,” katanya. KPK mengaku akan terus memastikan dan memonitor perkembangan penyerahan aset P3D ini. Lembaga antirasuah itu juga berharap Kemendagri maupun Pemprov NTB memfasilitasi dan mengawasi seluruh proses serah terima aset P3D sampai tuntas.
Source link
|
| Angin Kencang Merusak 14 Rumah Warga Aceh Timur Posted: 30 May 2022 07:51 AM PDT
Tidak ada korban luka-luka akibat peristiwa angin kencang ini. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, rusak ringan. Fenomena ini berlangsung pada Sabtu lalu (28/5/2022), sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Tidak ada korban luka-luka akibat peristiwa ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur mencatat sebanyak 14 rumah warga setempat rusak. Kerusakan ini menimpa warga Gampong Alue Buloh, Kecamatan Birem Bayeun. Fenomena angin kencang terjadi bersamaan dengan hujan lebat yang terjadi di wilayah terdampak. “Potensi bahaya tersebut sebelumnya telah diinformasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) kepada BPBD. Selanjutnya, informasi diteruskan kepada aparat desa setempat untuk kesiapsiagaan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (30/5/2022). Dampak angin kencang hanya pada rumah warga, tidak ada laporan warga yang mengungsi akibat fenomena tersebut. Pascakejadian, petugas BPBD setempat segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk pendataan dan pengecekan lapangan. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat tetap siap siaga dan waspada. Pantauan cuaca di wilayah Kecamatan Birem Bayeun berpeluang hujan ringan–hujan petir pada hari ini, Senin (30/5/2022).
Berbagai upaya dapat memperkuat resiliensi warga, seperti gotong royong membersihkan saluran air di area pemukiman, mempersiapkan tempat evakuasi sementara atau menyiapkan tas siaga bencana.
Source link
|
| Jenderal Dudung Perintahkah Anggota Cari Agen Nakal Jual Migor Curah di Atas HET Posted: 30 May 2022 05:51 AM PDT
Dudung masih mendapati harga migor curah di atas HET saat sidak di pasar Bogor. REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta jajaran TNI dan Polri beserta pemerintah daerah menekan harga minyak goreng curah di pasaran hingga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Hal itu sesuai dengan arah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
“Pada hari ini, saya dengan Danrem, Kapolresta sidak secara langsung toko-toko yang menjual minyak goreng. Sesuai arahan Menko Marves, HET ini betul-betul ditekan karena jangan ini sampai berdampak pada konsumen terutama harga eceran tertinggi,” katanya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Anyar Kota Bogor, Senin sore.
Dudung mendapati penjualan minyak goreng curah masih bervariasi di pedagang eceran. Ia yang didampingi Danrem 061/Suryakencana Brigjen TNI Rudy Saladin, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Arachim, menyerahkan penghargaan berupa sertifikat kepada pedagang yang telah menjual minyak goreng curah sesuai HET Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram, serta menempelkan stiker merah di toko yang masih menjual bahan pokok itu di atas Rp17 ribu.
Dia mengatakan hasil sidak ke Pasar Anyar Kota Bogor, memang ada harga yang variatif sejak di tingkat distributor sehingga pedagang eceran tidak menjual sesuai HET. Dudung pun memerintahkan TNI dan Polri dapat mencari dan menemukan agen-agen nakal yang menjual minyak goreng curah dengan cukup tinggi, kemudian segera mengambil langkah agar cepat normal sesuai HET.
Harga yang tidak stabil di pasaran, menurutnya, sangat berdampak kepada masyarakat luas, sehingga penanganan perlu segera dilakukan.”Hal ini saya tekankan kepada seluruh jajaran, khususnya di Jawa-Bali agar sidak dengan kepolisian, sehingga harga eceran tertinggi betul bisa kembali normal, karena ini nanti akan berdampak kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, di Kota Bogor, Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng menyampaikan terdapat 95 toko yang telah dipantau.Kategori hijau atau yang telah menjual sesuai HET ada delapan toko, kategori kuning atau menjual paling tinggi 10 persen di atas HET yakni Rp17.000 sebanyak 18 toko dan kategori merah atau di atas Rp17.000 ada 49 toko. Sisanya 20 toko hanya menjual minyak goreng kemasan premium.
Satgas Pengendalian Harga Minyak Goreng Kota Bogor terdiri atas 200 petugas gabungan TNI/Polri yang melakukan pemantauan, pembinaan hingga penindakan pelanggaran para pedagang hingga distributor, jika masih menjual minyak goreng curah di atas HET. Ditargetkan, dalam satu minggu ini, pengendalian harga minyak goreng curah Kota Bogor dapat tercapai hingga sesuai HET. sumber : Antara
Source link
|
| PDIP Akhirnya Dukung Gelaran Formula E Jakarta (dengan Syarat) Posted: 30 May 2022 03:38 AM PDT
PDIP dan PSI diketahui sebagai dua fraksi yang mengajukan hak interpelasi Formula E. REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, pihaknya saat ini akan mendukung gelaran balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara, 4 Juni 2022 nanti. Namun demikian, kata dia, dukungan itu diberikan pihaknya dengan syarat tertentu.
"Kami mendukung Formula E dengan syarat transparansi alokasi anggaran. Dan kita mendukung tidak membabi buta kok," kata Gembong kepada Republika, Senin (30/5/2022).
Dia menyebut, dukungan sudah pasti diberikan Fraksi PDIP. Tetapi, Gembong, meminta ada keterbukaan informasi soal pengelolaan anggaran, terutama, saat commitment fee Formula E disebutnya telah menghabiskan Rp 560 miliar dari APBD-P 2019 DKI Jakarta.
"Kami mendukung dengan syarat ada keterbukaan pengelolaan keuangan melalui interpelasi," katanya.
Meski mendukung, pihaknya tetap mengkritik konstruksi atap tribun sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, yang ambruk. Dikatakan dia, hal itu karena persiapan yang tidak matang dari pihak penyelenggara.
"Niat begitu tinggi tapi tidak disikapi dengan matang," tuturnya.
Dia menyebut, pihak penyelenggara hanya berfokus pada acara 4 Juni 2022 mendatang. Alih-alih mematangkan persiapan, kata Gembong, panitia tak lebih dari memenuhi dan mencapai target balap.
"Jadi ambruknya banyak faktor, karena kejar waktu atau deadline. Jadi tidak sesuai dengan konstruksi yang diharapkan," jelasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengingatkan penyelenggara Formula E dan Pemprov DKI untuk serius mencari keuntungan di gelaran balap mobil listrik 4 Juni 2022 nanti. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan setidaknya untuk mengembalikan modal.
"Kita harus fokus pada perhelatan agar bisa balik modal, jangan sampai rugi," kata Gilbert ketika dihubungi di Jakarta, Ahad (22/5/2022).
Menurutnya, keuntungan itu menjadi semakin penting saat trek balap dibangun di fondasi bukan permanen, dan memerlukan biaya perawatan mahal. Karenanya, ia mewanti-wanti agar penyelenggaraan balap Formula E tidak merugi.
Gilbert, menolak untuk memaklumi kerugian meski hanya di tahun pertama. Pasalnya, menurut dia, kegiatan yang dipaksakan itu sejak awal memang tidak bisa dimaklumi.
"Seharusnya sejak awal tidak dilakukan perjanjian illegal dengan FE di New York 2018, karena melanggar Perppu 2 2014 ayat 101," jelas dia.
Diketahui, Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta menjadi dua fraksi yang menginisiasi pengambilan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoal Formula E. Pada September 2021 lalu, kedua fraksi itu sempat mencoba menggelar Rapat Paripurna, namun tidak dihadiri oleh anggota DPRD DKI dari tujuh fraksi lainnya.
Dalam rapat tersebut, ada 33 anggota DPRD dari dua fraksi yang hadir. Di antaranya 25 anggota fraksi PDIP dan enam plus satu anggota PSI yang hadir melalui video konferensi. Tak tampak satupun anggota dewan dari fraksi lainnya.
Tujuh fraksi kemudian melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. Pada 14 Maret 2022, BK DPRD DKI Jakarta, mengeluarkan putusan yang isinya menyatakan bahwa, Prasetio Editidak melanggar kode etik, dan tak bersalah.
"Menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD Provinsi DKI Jakarta," jelas keterangan dari Surat Keputusan BK DPRD DKI Jakarta.
Merespons putusan BK DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menegaskan, hak interpelasi soal Formula E terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan 33 anggota DPRD sudah sesuai aturan tata tertib yang ada. Menurutnya, hal itu terbukti dari laporan pada dirinya terkait Rapat Paripurna (Rapur) interpelasi ilegal yang dibantah BK DPRD DKI setelah hasil pemeriksaan.
"Kan dari awal saya sudah bilang interpelasi itu hanya hak bertanya kita di DPRD tentang Formula E, dan itu dilakukan sesuai aturan,” kata Prasetio dalam keterangannya, Kamis (7/4/2022).
Dia menambahkan, rapur yang dilakukan 28 September 2021 itu masih belum berakhir. Menurutnya, skorsing yang dilakukan pada saat itu bisa dilakukan kembali kapan pun.
“Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan (interpelasi),” katanya.
Source link
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario