jueves, 12 de mayo de 2022

Menko PMK: Kita Secara De Facto Sudah Menuju Endemi y 8 noticias más | Youtube Videos

Menko PMK: Kita Secara De Facto Sudah Menuju Endemi y 8 noticias más | Youtube Videos


Menko PMK: Kita Secara De Facto Sudah Menuju Endemi

Posted: 12 May 2022 12:35 AM PDT


Muhadjir meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi. Menurutnya, hal itu didasari oleh beberapa indikator dan dari data-data yang ada.


“Intinya pokoknya dilihat dari angka kasus aktif, positivity rate, tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda bukan tertinggi dari penyakit yang ada,” ujar Menko PMK dalam keterangan, Kamis (12/5/2022).


Muhadjir menyatakan, berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada bulan Februari 2022, saat ini angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14.


“Yang paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia non-spesifik, dan sekarang Covid-19 yang meninggal sudah di ranking 14. Jadi sudah bukan lagi ancaman,” ucapnya.


Meskipun kasus Covid-19 sudah semakin membaik, Menko PMK meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Mengingat kasus meninggal dan yang terjangkit juga masih ada.


“Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya de facto (secara fakta) sudah menuju ke endemi,” imbuhnya.


Muhadjir mengatakan, transisi pandemi ke endemi ini dipertaruhkan setelah libur lebaran Idulfitri. Apabila pasca Idulfitri tidak ada tambahan kasus yang signifikan, maka menurutnya, Covid-19 di Indonesia akan segera menjadi endemi. 


“Taruhannya setelah libur tahunan ini. Kalau nanti setelah Idul Fitri, 2 minggu atau 3 minggu nanti tidak ada kenaikan kasus. Maka kita optimis segera transisi ke endemi,” tutupnya. 


 


 





Source link

Mendagri Tito Jamin Lima Penjabat Gubernur Bakal Rutin Dievaluasi

Posted: 11 May 2022 10:59 PM PDT


Lima penjabat gubernur bisa diganti dengan orang yang berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi penjabat gubernur yang sudah dilantik. Menurut dia, lima penjabat gubernur ini tidak dipastikan akan bertugas sampai 2024, melainkan hanya satu tahun.

“Ini bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau bisa juga diganti dengan orang yang berbeda, tergantung bagaimana kinerja, performance, mereka,” ujar Tito dalam konferensi pers usai pelantikan lima penjabat gubernur di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, para penjabat kepala daerah diamanatkan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali. Dari laporan itu, Kemendagri dapat melakukan evaluasi, apakah kinerja penjabat bagus atau tidak.

Selain itu, kata Tito, Kemendagri akan meminta masukan dari DPR dan DPD terhadap kinerja para penjabat kepala daerah. Dia siap menerima masukan dari DPR dan DPD yang diminta ikut memonitor kinerja penjabat gubernur tersebut.

“Kita kan ada rapat rutin nanti ya, rapat kerja dengan DPR, Komisi II, dengan Komisi I, DPD, yang menangani masalah pemerintahan, mungkin isu-isu itu mengenai kinerja para penjabat ini akan ditanyakan. Nah ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita,” kata Tito.

Lima penjabat gubernur yang dilantik Mendagri Tito pada Kamis (12/5) pagi ini antara lain:

– Penjabat gubernur Banten: Dr. Al Muktabar, M.Sc merupakan sekretaris daerah Banten

– Penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung: Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin ialah Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM

– Penjabat gubernur Sulawesi Barat: Drs. Akmal Malik, M.Si adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri

– Penjabat gubernur Gorontalo: Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. merupakan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga

– Penjabat gubernur Papua Barat: Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw yang juga Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri

Kemudian, gubernur berikutnya yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 ialah gubernur Aceh pada Juli dan gubernur DKI Jakarta pada Oktober. Menurut Tito, saat ini pihaknya masih melakukan penjaringan terhadap usulan nama-nama penjabat gubernur untuk dua daerah tersebut.





Source link

Seventh Roundtable of ASEAN-India Network of Think-tanks (AINTT)

Posted: 11 May 2022 08:52 PM PDT


The ASEAN-India Centre (AIC) at the Research and Information System for Developing Countries (RIS) in collaboration with the Cambodian Institute for Cooperation and Peace (CICP) and with support of the Ministry of External Affairs (MEA), Government of India and the ASEAN Secretariat is organizing the 7th Roundtable of ASEAN-India Network of Think-Tanks (AINTT) on 12-13 May 2022 in virtual mode. H.E. Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Minister of State for External Affairs and Education, Government of Republic of India and H.E. Mr. KUNG Phoak, Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation, Kingdom of Cambodia will grace the occasion. Prominent Think-Tanks from ASEAN Member States and India will participate in the Roundtable. The theme of this year's roundtable is "Post-Covid-19 Recovery: Regional Cooperation Agenda for ASEAN – India Partnership". There will be inaugural session, followed by five plenary sessions. The inaugural session will begin at 9.30 am IST on 12 May, 2022.

 

The event link is as follows:
 
https://risdc.webex.com/risdc/j.php?MTID=m5bc4b9fae4ff71ef883d9482d209180f;

Meeting No: 2526 915 3145
Password: 2020.

 

For any further queries, please contact Dr. Prabir De at prabirde@ris.org.in

The post Seventh Roundtable of ASEAN-India Network of Think-tanks (AINTT) appeared first on ASEAN.



Source link

21,9 Juta Keluarga Berisiko Stunting, BKKBN Kerahkan Pendamping Keluarga

Posted: 11 May 2022 08:42 PM PDT


Sebanyak 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan hingga dan bantuan sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Angka itu berangkat dari jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia yang berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

"Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal," kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/5/2022).

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Hasto menyebut, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024, yakni sebesar 14 persen.

Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh kepala desa/lurah dari seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga. Bidan, memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan.


Kemudian unsur PKK, sebagai fasilitator/mediator, yang memiliki jaringan dan kemampuan membangun hubungan baik lintas sektor di lapangan. Lalu, Kader KB, yang piawai dalam melaksanakan KIE personal dan pengumpulan data.

Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga. Data keluarga beresiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).

Karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) pencegahan stunting. Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Dalam proses pemutakhiran data, keluarga-keluarga yang ditemui TPK diharapkan dapat memberikan data yang akurat, sesuai kondisi sebenarnya. Petugas verifikasi dan validasi (verval) akan mencatat dan melaporkan adanya pemutakhiran atau perbaikan data keluarga sasaran, menggunakan formulir keluarga berisiko stunting.


Formulir ini sedikitnya mencatat nama kepala keluarga dan alamat, serta keberadaan anak baduta, balita, pasangan usia subur (PUS), dan ibu hamil. Selain itu faktor-faktor lain ikut dicatatkan, seperti kondisi lingkungan (ada atau tidaknya sumber air minum layak, dan jamban layak), kondisi PUS (4 terlalu), keberadaan keluarga dengan kategori risiko, dan keberadaan kasus stunting, dan ada atau tidaknya pendampingan dari tim pendamping keluarga.





Source link

Kemendikbudristek: Prokes Hepatitis Akut Selaras dengan PTM Terbatas

Posted: 11 May 2022 06:54 PM PDT


Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti pencegahan penularan hepatitis akut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan hepatitis akut selaras dengan prokes dalam penyelenggaraan pebelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat diminta tetap tenang dan melaksanakan anjuran pencegahan penularan hepatitis akut dengan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Prokes pencegahan penularan hepatitis akut selaras dengan prokes dalam penyelenggaraan PTM terbatas di masa pandemi. Detail aturan dapat ditemukan dalam lampiran SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,” ujar Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto kepada Republika.co.id, Rabu (12/5/2022).

Dia kemudian memberikan beberapa contoh prokes yang diatur dalam SKB Empat Menteri tersebut. Salah satunya, dengan menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun secara rutin, memasak makanan hingga matang, menghindari kontak dengan orang sakit, dan tetap menerapkan etika batuk dan disiplin prokes Covid-19 seperti pakai masker serta jaga jarak.

“Selaras dengan semangat pemulihan pascapandemi, masyarakat diharapkan tetap tenang dan melaksanakan anjuran pencegahan penularan hepatitis akut dengan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan serta menerapkan PHBS,” kata dia.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemendikbudristek dan pemerintah daerah (pemda) membuat sebuah surat edaran terkait dengan munculnya kasus hepatitis akut yang menyerang anak. Sebab, P2G khawatir penyakit tersebut akan berubah menjadi pandemi terhadap anak.

“Kami mendesak Kemdikbudristek dan pemda membuat surat edaran sebagai pengingat, agar sekolah-sekolah meningkatkan disiplin protokol kesehatan, mencegah Covid-19 yang masih pandemi termasuk mencegah penularan hepatitis terhadap anak,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Rabu (11/5/2022).

Satriwan juga mengatakan, munculnya kasus hepatitis misterius yang menyerang anak itu sudah sepatutnya menjadi perhatian serius Kemdikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemda, dan sekolah. Pencegahan kasus hepatitis misterius itu hendaknya menjadi perhatian lebih.

“Khususnya bagi anak usia play group atau day care, PAUD/TK, dan SD/MI. Harus menjadi kesadaran kolektif, khususnya bagi guru, siswa, dan orang tua,” kata dia.

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menambahkan, surat edaran mengenai penyakit tersebut dapat ditujukan kepada sekolah, guru, siswa, orang tua, dan warga sekolah lainnya. Hal itu perlu dilakukan agar warga sekolah memiliki pemahaman yang baik, khususnya terkait kasus hepatitis misterius anak.

“Apa saja indikasi gejala, faktor penyebab, langkah pencegahan, serta kiat hidup bersih demi menjaga anak agar tidak tertular,” kata Iman.

P2G mendesak Kemdikbudristek, Kemenag, dan pemda meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi ketaatan protokol kesehatan di sekolah termasuk pelaksanaan prinsip adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sebab P2G masih menemukan banyaknya pelanggaran prokes di sekolah setelah kebijakan PTM 100 persen dimulai beberapa bulan lalu.

 





Source link

Sindir Anies Kunjungi Eropa, Ketua Fraksi PSI: Buang-Buang Waktu Saja

Posted: 11 May 2022 04:03 PM PDT


Ketua Fraksi PSI menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengunjungi Eropa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa, sementara banyak pekerjaan yang belum rampung.


Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai di akhir masa jabatannya yang tersisa kurang dari enam bulan ini sebaiknya Anies fokus untuk menyelesaikan janji-janji yang belum selesai.


“Masa jabatan Pak Anies sudah kurang dari enam bulan lagi, tapi dengan kunjungan ke Eropa ini kan makan waktu,” kata Anggara.


Padahal, kata dia, banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. “Pak Anies harusnya menuntaskan janji-janjinya dulu,” kata Anggara.


Anggara menyebutkan, sebaiknya Anies fokus mengerjakan target-target yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.


“Pak Anies buat sendiri Ingub tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah setahun ini, tapi masih banyak yang belum selesai,” katanya.


Dia menyebutkan, Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Transportasi Jakartadan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yangbelum disahkan padahal targetnya sudah terlewati di tahun lalu.


Selain itu Anggara juga menyebutkan beberapa program prioritas yang belum ada kejelasan seperti pengerjaan LRT, layanan air bersih di kampung prioritas, ITF dan penanganan sampah hingga pembangunan dan pengisian rusun.


“Intinya salah prioritas, bagaimana bisa program prioritas banyak yang belum tuntas tapi malah kunjungan kerja ke Eropa lebih dari seminggu,” katanya.


Kalau salah satu agendanya membahas kerja sama di kondisi seperti ini bisa mengirim perwakilan atau berkomunikasi daring. “Jika seperti buang-buang waktu seperti ini kami yakin rapor kerja Pak Anies merah di akhir masa jabatan,” kata Anggara.


Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan mengunjungi tiga negara di Eropa, yakni Inggris, Jerman dan Prancis. Salah satu agendanya membahas kerja sama pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.


“Pertama, menindaklanjuti kerja sama transportasi termasuk pembiayaan MRT tapi juga transportasi lainnya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (10/5).


Selain soal MRT, Anies ke Eropa dalam rangka memenuhi undangan dari komunitas di kawasan itu soal mobilitas dan transportasi.Kemudian, agenda ketiga, yakni soal rencana kerja sama “sister city” dan “smart city”.


“Itu ada undangan. Jadi memang kepergian Pak Anies dan jajaran ada undangan,” ujar Riza.


Jakarta sudah memiliki kerja sama “sister city” dengan sejumlah kota di dunia di antaranya Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angles, Casablanca dan Beijing.

sumber : Antara





Source link

Haris Buat Buku Sebagai Laporan Kinerja Pengurus DPP KNPI

Posted: 11 May 2022 02:11 PM PDT


Haris Pertama membuat tradisi baru sambut Kongres XVI KNPI di Maluku Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Haris Pertama membuat tradisi baru dengan membuat buku sebagai bentuk laporan kinerja pengurus sekaligus jabatannya sebagai ketua umum (ketum) DPP KNPI periode 2018-2022. Kebijakan itu dilakukan menyambut Kongres XVI KNPI di Provinsi Maluku Utara pada 15-22 Mei 2022.

“Kinerja kepengurusan DPP KNPI periode 2018-2021 yang ditulis media dan didokumentasikan DPP, dirangkum dalam buku ini. Sebagai bagian dari memperkuat budaya literasi,” ujar Haris dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/5/2022).

Haris membuka akses bagi pemuda dan rakyat Indonesia yang ingin mengetahui dokumen hasil Kongres XV di Bogor pada 2018 yang mengukuhkannya sebagai ketum DPP KNPI yang sah. Dia ingin menunjukkan betapa solidnya pengurus dalam menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART KNPI.


Haris mengeklaim, membuat terobosan dengan mengubah rientasi perjuangan aktivis KNPI pusat, dari tren struktural ke kultural maupun sosial kerakyatan. Dia menyebut, KNPI hadir lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

“Apa yang telah kami lakukan, baik dalam konteks membangun gagasan untuk pemuda dan bangsa, hingga program kerja KNPI untuk rakyat, diulas dalam buku ini. Kami akan bagikan kepada para senior, pimpinan OKP (organisasi kepemudaan), DPD KNPI, Pemerintah dan tokoh pemuda yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di acara Kongres XVI,” ucap Haris.

Dia menjelaskan, publik juga berhak memberikan penilaian kelompok pemuda yang serius menjalankan organisasi sesuai aturan, memperkuat SDM pemuda dengan konsep rejuvenasi KNPI, dan melaksanakan program kerja nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. “Sudah 331 daerah tingkat dua saya kunjungi dalam rangka mengonsolidasi KNPI dan memperluas agenda KNPI untuk rakyat,” kata Haris.





Source link

Mungkinkah Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi? Ini Jawaban Kemenkes    

Posted: 11 May 2022 12:20 PM PDT


WHO belum menetapkan hepatitis akut misterius sebagai pandemi meski telah menyebar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) menyatakan hepatitis akut berat yang belum jelas penyebabnya sebagai disease outbreak news (DONs) alias kejadian luar biasa (KLB) per 15 April 2022 dan menyebar ke sedikitnya 20 negara, termasuk Indonesia.


Meski telah meluas di banyak negara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan, WHO tidak akan menetapkan status hepatitis akut misterius menjadi pandemi karena beberapa alasan.   


“Kalau dilihat dari data yang ada, tidak ada peningkatan yang signifikan kasus (hepatitis akut misterius) ini,” ujar Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat mengisi konferensi virtual, Rabu (11/5/2022).


Selain itu, dia melanjutkan, perawatan hepatitis akut misterius di rumah sakit (RS) meski tercatat beberapa kasus, ternyata tidak terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. 


“Dari 20 negara melaporkan kasus (hepatitis akut misterius), hanya enam negara yang melaporkan di atas lima kasus,” ujarnya.


Dia menambahkan, WHO masih menggolongkan hepatitis akut misterius ini sebagai outbreak alias wabah. Jadi, potensi hepatitis akut berat ke arah pandemi tidak terjadi. Kendati demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan terjadi kejadian luar biasa (KLB) hepatitis akut di tingkat daerah. 


Dia menambahkan, sebenarnya sejak WHO memberikan instruksi supaya waspada terhadap hepatitis akut misterius, Kemenkes juga memberikan pengumuman kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) tingkat provinsi dan kota/kabupaten. 


“Kami (Kemenkes) mengirimkan surat kewaspadaan. Kemudian kami juga memverifikasi ada 15 kasus dengan gejala klinis dan pemeriksaan yang mengarah pada kasus hepatitis akut misterius,” katanya.


Dia menambahkan, Kemenkes melakukan pemeriksaan sesuai dengan kriteria WHO untuk memastikan sampel ini termasuk dalam kriteria hepatitis akut berat. Dia menyebutkan, dari 15 kasus hepatitis akut misterius, sudah ada pemeriksaan laboratorium meskipun belum lengkap. 


Sementara itu, dia melanjutkan, 11 lainnya masih dalam proses pemeriksaan laboratorium. Dia menambahkan, yang diunggu dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah berasal dari virus hepatitis jenis A atau B atau C atau D, atau E. Dia menambahkan, pemeriksaan ini merupakan kriteria yang diminta WHO. 


“Kalau bukan dari hepatitis tipe-tipe tersebut maka dilakukan pencarian lainnya dengan genome sequencing atau faktor lain yang berpengaruh,” ujarnya.    





Source link

Kemenkes: Hasil PCR 15 Kasus Suspek Hepatitis Akut Negatif Covid-19

Posted: 11 May 2022 10:11 AM PDT


Kemenkes mengatakan pemerisaan PCR dari 15 kasus suspek hepatitis akut negatif Covid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan berdasarkan pemeriksaan PCR untuk Covid yang dilakukan terhadap pasien suspek hepatitis akut misterius mendapatkan hasil negatif. Total ada 15 kasus diduga hepatitis misterius di Indonesia, lima di antaranya meninggal dunia.


“Hasilnya negatif,” kata Nadia kepada Republika.co.id, Rabu (11/5).


Perihal hasil investigasi dari 15 kasus menurut Nadia belum semua hasilnya keluar. Untuk pemeriksaan sequencing adenovirus pun masih dilakukan


Adapun, proses sequencing umumnya memakan waktu lebih banyak dibandingkan tes Covid-19. Nadia memperkirakan hasilnya baru bisa didapat maksimal 14 hari ke depan. “10-14 hari (sequencing adenovirus),” ujarnya.


Meski belum diketahui pasti penyebab penyakit Hepatitis Akut pada Anak , Prof. Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp. A, yang merupakan dokter Spesialis Anak Konsultan Gastro Hepatologi RSCM FK UI menyebutkan bahwa dugaan awal disebabkan oleh Adenovirus, SARS CoV-2, virus ABV dll. Virus tersebut utamanya menyerang saluran cerna dan saluran pernafasan.


Untuk mencegah risiko infeksi, Prof Hanifah menyarankan agar orang tua meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan tindakan pencegahan. Langkah awal yang bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan.


“Untuk mencegah dari saluran pencernaan, jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang, tidak menggunakan alat-alat makan bersama dengan orang lain serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit agar anak-anak kita tetap sehat,” jelas Peneliti di RSCM dan FK UI ini.


Selain itu, untuk mencegah penularan Hepatitis Akut melalui saluran pernafasan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Upaya lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan Hepatitis Akut adalah pemahaman orang tua terhadap gejala awal penyakit Hepatitis Akut.


Prof Hanifah menyebutkan secara umum gejala awal penyakit Hepatitis Akut adalah mual, muntah, sakit perut, diare, kadang disertai demam ringan. Selanjutnya, gejala akan semakin berat seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat.


Jika anak mengalami gejala-gejala tersebut, orang tua diminta segera memeriksakan anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan diagnosis awal.


Jangan menunggu hingga muncul gejala kuning bahkan sampai penurunan kesadaran. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa infeksi Hepatitis sudah sangat berat. Jika terlambat mendapatkan penanganan medis, maka momentum dokter untuk menolong pasien sangat kecil.


“Bawalah anak-anak kita ke fasyankes terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan. Jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau berat kita kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, maka kesempatan untuk menyelematkannya sangat kecil,” kata Prof Hanifah.


Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama yang solid antara orang tua, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar bisa menemukan gejala Hepatitis Akut sedini mungkin agar anak segera mendapatkan pertolongan medis.


 





Source link

No hay comentarios:

Publicar un comentario