Menko PMK: Kita Secara De Facto Sudah Menuju Endemi y 8 noticias más | Youtube Videos |
- Menko PMK: Kita Secara De Facto Sudah Menuju Endemi
- Mendagri Tito Jamin Lima Penjabat Gubernur Bakal Rutin Dievaluasi
- Seventh Roundtable of ASEAN-India Network of Think-tanks (AINTT)
- 21,9 Juta Keluarga Berisiko Stunting, BKKBN Kerahkan Pendamping Keluarga
- Kemendikbudristek: Prokes Hepatitis Akut Selaras dengan PTM Terbatas
- Sindir Anies Kunjungi Eropa, Ketua Fraksi PSI: Buang-Buang Waktu Saja
- Haris Buat Buku Sebagai Laporan Kinerja Pengurus DPP KNPI
- Mungkinkah Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi? Ini Jawaban Kemenkes
- Kemenkes: Hasil PCR 15 Kasus Suspek Hepatitis Akut Negatif Covid-19
| Menko PMK: Kita Secara De Facto Sudah Menuju Endemi Posted: 12 May 2022 12:35 AM PDT Muhadjir meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi. Menurutnya, hal itu didasari oleh beberapa indikator dan dari data-data yang ada.
|
| Mendagri Tito Jamin Lima Penjabat Gubernur Bakal Rutin Dievaluasi Posted: 11 May 2022 10:59 PM PDT Lima penjabat gubernur bisa diganti dengan orang yang berbeda. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi penjabat gubernur yang sudah dilantik. Menurut dia, lima penjabat gubernur ini tidak dipastikan akan bertugas sampai 2024, melainkan hanya satu tahun. “Ini bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau bisa juga diganti dengan orang yang berbeda, tergantung bagaimana kinerja, performance, mereka,” ujar Tito dalam konferensi pers usai pelantikan lima penjabat gubernur di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (12/5). Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang, para penjabat kepala daerah diamanatkan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali. Dari laporan itu, Kemendagri dapat melakukan evaluasi, apakah kinerja penjabat bagus atau tidak. Selain itu, kata Tito, Kemendagri akan meminta masukan dari DPR dan DPD terhadap kinerja para penjabat kepala daerah. Dia siap menerima masukan dari DPR dan DPD yang diminta ikut memonitor kinerja penjabat gubernur tersebut. “Kita kan ada rapat rutin nanti ya, rapat kerja dengan DPR, Komisi II, dengan Komisi I, DPD, yang menangani masalah pemerintahan, mungkin isu-isu itu mengenai kinerja para penjabat ini akan ditanyakan. Nah ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita,” kata Tito. Lima penjabat gubernur yang dilantik Mendagri Tito pada Kamis (12/5) pagi ini antara lain: – Penjabat gubernur Banten: Dr. Al Muktabar, M.Sc merupakan sekretaris daerah Banten – Penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung: Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin ialah Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM – Penjabat gubernur Sulawesi Barat: Drs. Akmal Malik, M.Si adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri – Penjabat gubernur Gorontalo: Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. merupakan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga – Penjabat gubernur Papua Barat: Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Paulus Waterpauw yang juga Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri Kemudian, gubernur berikutnya yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022 ialah gubernur Aceh pada Juli dan gubernur DKI Jakarta pada Oktober. Menurut Tito, saat ini pihaknya masih melakukan penjaringan terhadap usulan nama-nama penjabat gubernur untuk dua daerah tersebut. |
| Seventh Roundtable of ASEAN-India Network of Think-tanks (AINTT) Posted: 11 May 2022 08:52 PM PDT The post Seventh Roundtable of ASEAN-India Network of Think-tanks (AINTT) appeared first on ASEAN. Source link |
| 21,9 Juta Keluarga Berisiko Stunting, BKKBN Kerahkan Pendamping Keluarga Posted: 11 May 2022 08:42 PM PDT Sebanyak 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan hingga dan bantuan sosial. REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Angka itu berangkat dari jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia yang berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. "Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal," kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Hasto menyebut, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024, yakni sebesar 14 persen. Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh kepala desa/lurah dari seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga. Bidan, memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan.
Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga. Data keluarga beresiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan). Karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) pencegahan stunting. Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Dalam proses pemutakhiran data, keluarga-keluarga yang ditemui TPK diharapkan dapat memberikan data yang akurat, sesuai kondisi sebenarnya. Petugas verifikasi dan validasi (verval) akan mencatat dan melaporkan adanya pemutakhiran atau perbaikan data keluarga sasaran, menggunakan formulir keluarga berisiko stunting.
|
| Kemendikbudristek: Prokes Hepatitis Akut Selaras dengan PTM Terbatas Posted: 11 May 2022 06:54 PM PDT Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti pencegahan penularan hepatitis akut. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebut protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan hepatitis akut selaras dengan prokes dalam penyelenggaraan pebelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat diminta tetap tenang dan melaksanakan anjuran pencegahan penularan hepatitis akut dengan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). “Prokes pencegahan penularan hepatitis akut selaras dengan prokes dalam penyelenggaraan PTM terbatas di masa pandemi. Detail aturan dapat ditemukan dalam lampiran SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19,” ujar Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto kepada Republika.co.id, Rabu (12/5/2022). Dia kemudian memberikan beberapa contoh prokes yang diatur dalam SKB Empat Menteri tersebut. Salah satunya, dengan menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun secara rutin, memasak makanan hingga matang, menghindari kontak dengan orang sakit, dan tetap menerapkan etika batuk dan disiplin prokes Covid-19 seperti pakai masker serta jaga jarak. “Selaras dengan semangat pemulihan pascapandemi, masyarakat diharapkan tetap tenang dan melaksanakan anjuran pencegahan penularan hepatitis akut dengan meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan serta menerapkan PHBS,” kata dia. Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kemendikbudristek dan pemerintah daerah (pemda) membuat sebuah surat edaran terkait dengan munculnya kasus hepatitis akut yang menyerang anak. Sebab, P2G khawatir penyakit tersebut akan berubah menjadi pandemi terhadap anak. “Kami mendesak Kemdikbudristek dan pemda membuat surat edaran sebagai pengingat, agar sekolah-sekolah meningkatkan disiplin protokol kesehatan, mencegah Covid-19 yang masih pandemi termasuk mencegah penularan hepatitis terhadap anak,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Rabu (11/5/2022). Satriwan juga mengatakan, munculnya kasus hepatitis misterius yang menyerang anak itu sudah sepatutnya menjadi perhatian serius Kemdikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemda, dan sekolah. Pencegahan kasus hepatitis misterius itu hendaknya menjadi perhatian lebih. “Khususnya bagi anak usia play group atau day care, PAUD/TK, dan SD/MI. Harus menjadi kesadaran kolektif, khususnya bagi guru, siswa, dan orang tua,” kata dia. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menambahkan, surat edaran mengenai penyakit tersebut dapat ditujukan kepada sekolah, guru, siswa, orang tua, dan warga sekolah lainnya. Hal itu perlu dilakukan agar warga sekolah memiliki pemahaman yang baik, khususnya terkait kasus hepatitis misterius anak. “Apa saja indikasi gejala, faktor penyebab, langkah pencegahan, serta kiat hidup bersih demi menjaga anak agar tidak tertular,” kata Iman. P2G mendesak Kemdikbudristek, Kemenag, dan pemda meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi ketaatan protokol kesehatan di sekolah termasuk pelaksanaan prinsip adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sebab P2G masih menemukan banyaknya pelanggaran prokes di sekolah setelah kebijakan PTM 100 persen dimulai beberapa bulan lalu.
|
| Sindir Anies Kunjungi Eropa, Ketua Fraksi PSI: Buang-Buang Waktu Saja Posted: 11 May 2022 04:03 PM PDT Ketua Fraksi PSI menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengunjungi Eropa REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa, sementara banyak pekerjaan yang belum rampung.
sumber : Antara |
| Haris Buat Buku Sebagai Laporan Kinerja Pengurus DPP KNPI Posted: 11 May 2022 02:11 PM PDT Haris Pertama membuat tradisi baru sambut Kongres XVI KNPI di Maluku Utara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Haris Pertama membuat tradisi baru dengan membuat buku sebagai bentuk laporan kinerja pengurus sekaligus jabatannya sebagai ketua umum (ketum) DPP KNPI periode 2018-2022. Kebijakan itu dilakukan menyambut Kongres XVI KNPI di Provinsi Maluku Utara pada 15-22 Mei 2022. “Kinerja kepengurusan DPP KNPI periode 2018-2021 yang ditulis media dan didokumentasikan DPP, dirangkum dalam buku ini. Sebagai bagian dari memperkuat budaya literasi,” ujar Haris dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/5/2022). Haris membuka akses bagi pemuda dan rakyat Indonesia yang ingin mengetahui dokumen hasil Kongres XV di Bogor pada 2018 yang mengukuhkannya sebagai ketum DPP KNPI yang sah. Dia ingin menunjukkan betapa solidnya pengurus dalam menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART KNPI.
“Apa yang telah kami lakukan, baik dalam konteks membangun gagasan untuk pemuda dan bangsa, hingga program kerja KNPI untuk rakyat, diulas dalam buku ini. Kami akan bagikan kepada para senior, pimpinan OKP (organisasi kepemudaan), DPD KNPI, Pemerintah dan tokoh pemuda yang hadir maupun yang tidak sempat hadir di acara Kongres XVI,” ucap Haris. Dia menjelaskan, publik juga berhak memberikan penilaian kelompok pemuda yang serius menjalankan organisasi sesuai aturan, memperkuat SDM pemuda dengan konsep rejuvenasi KNPI, dan melaksanakan program kerja nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. “Sudah 331 daerah tingkat dua saya kunjungi dalam rangka mengonsolidasi KNPI dan memperluas agenda KNPI untuk rakyat,” kata Haris. |
| Mungkinkah Hepatitis Akut Misterius Jadi Pandemi? Ini Jawaban Kemenkes Posted: 11 May 2022 12:20 PM PDT WHO belum menetapkan hepatitis akut misterius sebagai pandemi meski telah menyebar REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) menyatakan hepatitis akut berat yang belum jelas penyebabnya sebagai disease outbreak news (DONs) alias kejadian luar biasa (KLB) per 15 April 2022 dan menyebar ke sedikitnya 20 negara, termasuk Indonesia.
|
| Kemenkes: Hasil PCR 15 Kasus Suspek Hepatitis Akut Negatif Covid-19 Posted: 11 May 2022 10:11 AM PDT Kemenkes mengatakan pemerisaan PCR dari 15 kasus suspek hepatitis akut negatif Covid. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan berdasarkan pemeriksaan PCR untuk Covid yang dilakukan terhadap pasien suspek hepatitis akut misterius mendapatkan hasil negatif. Total ada 15 kasus diduga hepatitis misterius di Indonesia, lima di antaranya meninggal dunia.
|
| You are subscribed to email updates from Locura. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario