| Dewan Sebut Kunci Putusan MA Soal Vaksin di Kemenkes Posted: 15 May 2022 12:25 PM PDT
Pelaksanaan putusan MA adalah cermin bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kunci pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal di Indonesia. “Pelaksanaan putusan ini kuncinya ada di Kementerian Kesehatan. Kalau menterinya memiliki political will yang baik, pasti ini bisa langsung dilaksanakan. Pengadaan vaksin selama dua tahun terakhir ini saja bisa berjalan mulus, kenapa vaksin halal malah tersendat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dia meminta pemerintah segera melaksanakan putusan MA terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat. Pelaksanaan putusan MA tersebut adalah cermin bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Jika putusan itu diabaikan, dia mengkhawatirkan akan menjadi preseden buruk ke depan dalam membumikan Indonesia sebagai negara hukum. Anggota Fraksi PAN DPR itu juga menyayangkan, Kemenkes terkesan mendiamkan putusan MA. Padahal, Kemenkes memiliki juru bicara yang bisa memberikan tanggapan dan respon. Menurut Saleh, sudah banyak pihak yang menyuarakan agar keputusan MA tersebut segera dilaksanakan. Mulai dari politikus, akademisi, LSM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan bahkan tokoh masyarakat.
Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sudah disuarakan dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut dia, semua pihak ingin mendengar apa alasannya sehingga belum dilaksanakan putusan itu. Kalau diam dan tidak ada kebijakan yang diperbaharui, orang malah berpikir ada pengabaian. “Kan bisa saja dijelaskan, misalnya, putusan itu tidak dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Bisa juga karena vaksinnya tidak tersedia. Bisa juga karena sedang perbaikan regulasi dan aturan turunannya,” tutur Saleh. Dia mengatakan, jika alasan Kemenkes tidak memiliki anggaran vaksin, itu tak benar. Alasannya, dalam paparan di Komisi IX DPR, pejabat Kemenkes sudah menjelaskan ketersediaannya. “Saya lupa berapa persis besarannya, yang jelas anggarannya tergolong cukup besar,” ujarnya.
Source link
|
| Pria Bogor Ditemukan Tewas, Diduga Gantung Diri Posted: 15 May 2022 10:25 AM PDT
Sebelum gantung diri, korban sempat memberikan pesan kepada anak-anaknya. REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Seorang pria berinisial SSP (44 tahun) ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya, di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Ahad (15/5/2022). Korban diduga meninggal akibat gantung diri.
Kasubsie Penmas Polresta Bogor Kota, Iptu Rachmat Gumilar, mengatakan SSP ditemukan sekitsr jam 18.30 WIB. Adapun saksi mata dari kejadian ini ialah RFR (29) yang merupakan tetangga korban.
"Polisi juga menemukan barang bukti berupa potongan tali tambang plastik, yang sudah dalam posisi dipotong," katw Rachmat, Ahad malam.
Dari keterangan yang didapat polisi, Rachmat menuturkan, pada 17.30 WIB korban masih berkomunikasi dengan anak-anak korban. Kala itu korban menyampaikan agar anak-anaknya harus saling menjaga, tolong menolong dan tidak bertengekar.
Selanjutnya korban keluar rumah dan bertemu tetangga korban berinisial R, kata Rachmat, kala itu ia menyampaikan akan pindah rumah. Namun korban mengamanahkan R agar tidak memberitahukan hal tersebut ke siapapun.
"Sekitar pukul 17.55 WIB korban masuk ke dalam rumah melihat anak2 korban tanpa ada komunikasi apapun. Korban keluar rumah lagi," lanjut Rachmat.
Naas, pada pukul 18.30 WIB korban ditemukan oleh anak-anakya dalam posisi sudah tergantung di plafon rumah kontrakan korban. "Anak-anak korban langsung memutuskan tali dan menurunkan korban, namun kondisi korban sudah tidak bernyawa," ujar Rachmat.
Ia mengatakan, usai mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), polisi langsung menghubungi tim inafis Polresta Bogor Kota. Kemudian melaksanakan olah TKP bersama tim Identifikasi Polresta Bogor. sumber : Antara
Source link
|
| Peneliti Politik Nilai Memang Sudah Tugas Menteri Berlomba Mencetak Prestasi Posted: 15 May 2022 08:30 AM PDT
Menurut dia, beban menteri dari parpol maupun teknokrat sama. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejak era reformasi 1998 kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saat ini, tidak ada satu parpol yang menguasai mayoritas parlemen atau pemerintahan. Bahkan kondisi politik Indonesia semakin terfragmentasi.
Akibat kondisi politik tersebut, peneliti politik ekonomi pembangunan Universitas Gajahmada, Poppy Sulistyaning Winanti mengatakan, siapapun yang menjadi presiden ketika merancang kabinet harus memikirkan banyak aspek. Termasuk kombinasi parpol dan teknokrat.
“Namun saat ini publik masih rancu melihat gabungan kabinet yang terdari parpol dan teknokrat. Ada yang menganggap menteri dari parpol yang terbaik. Namun tak sedikit masyarakat yang melihat profesionalisme sebagai segalanya dan mengangap menteri dari teknokratlah yang terbaik,” kata dia di Jakarta, Ahad (15/5/2022).
“Untuk membangun legitimasi politik, presiden terpilih harus mengakomodasi kepentingan parpol. Namun untuk memastikan program dan janji politik presiden terpilih dapat tercapai, ia juga harus memilih kabinetnya yang berasal dari kalangan profesional. Sehingga gabungan kabinet yang berasal dari parpol dan profesional tak bisa dihindari,” ungkap Poppy menambahkan.
Meski demikian seluruh menteri yang duduk di kabinet baik itu yang berasal dari parpol maupun teknokrat harus bekerja profesional. Mereka semua harus menunjukan keahlian, kepiawain dan profesionalisme dalam bekerja agar tujuan dan janji presiden dalam kampanye dapat tercapai. Sehingga, kata dia, beban menteri dari parpol maupun teknokrat sama.
“Ketika ada masyarakat yang menganggap menteri yang memiliki prestasi baik dan dianggap sebagai cari panggung untuk maju sebagai capres dan cawapres itu tak bisa dihindari. Apa lagi di era reformasi kebebasan berpendapat seperti saat ini. Namun yang terpenting saat ini adalah menteri harus bekerja dengan baik dan dapat menunjukan prestasi,” kata Poppy.
Poppy meminta agar masyarakat dituntut cerdas melihat prestasi menteri yang duduk di kabinet. Untuk menilai prestasi menteri tak sekadar dari media sosial. Prestasi harus diukur menggunakan parameter yang jelas. Parameter tersebut adalah target dan capaian kinerja yang diinginkan Presiden Joko Widodo terhadap kementrian. Baik kementrian lembaga yang dipimpin menteri dari teknokrat maupun politik.
“Sehingga parameter penilaian menteri berprestasi harus diambil dari target dan capaian yang diinginkan presiden. Dengan parameter kinerja menteri berdasarkan data maka tak mudah bagi orang berdebat,” papar Poppy.
Salah satu menteri yang saat ini disorot kinerjanya akibat prestasinya tapi dianggap mencari panggung untuk menuju kontestasi pilpres 2024 adalah Erick Thohir. Menurut Poppy, saat ini target dan capaian yang diharapkan Presiden Jokowi kepada Kementrian BUMN, memiliki kinerja yang baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai kepanjangan tangan Negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya.
Kinerja keuangan yang baik tentu ditopang oleh efisiensi dan mendorong perusahaan BUMN menjadi lebih profesional. Tujuannya agar BUMN dapat terus tumbuh dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Target dan capaian kinerja keuangan tersebut dinilai Poppy sudah dibuktikan Erick. Seperti dengan kontribusi dividen BUMN yang semakin besar.
Sedangkan target BUMN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sudah dibuktikan. Selama pandemi Covid-19, BUMN sudah memberikan kontribusi ke negara dan masyarakat. Bahkan BUMN menjadi garda terdepan penanganan Covid-19.
“Kalau yang jadi ukuran prestasi adalah target dan capaian pasti sudah terlampaui. Kalau ada orang yang menuduh menteri yang berprestasi mencari panggung, kita tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak berpendapat. Masyarakat juga tak bisa melarang menteri untuk berprestasi dan mampu mencapai target yang diberikan oleh presiden,” ujar Poppy.
Source link
|
| Anggota DPR Minta Wapres Dorong Pelaksanaan Vaksin Halal Posted: 15 May 2022 06:45 AM PDT
Hingga kini, putusan MA soal vaksin halal tidak dijalankan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta, Wakil Presiden RI untuk mendorong pelaksanaan vaksin halal Covid-19 sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). “Wakil presiden dinilai sebagai tokoh politik dan tokoh umat yang paling mengerti soal urgensi penggunaan vaksin halal,” kata Saleh, Ahad (15/5/2022).
Menurut dia, sebelum menjadi wakil presiden, KH Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki pengalaman dan perjuangan yang panjang dalam pembumian produk halal di Indonesia. Bahkan melalui munas terbaru, beliau dikukuhkan lagi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.
“Tidak salah, jika beliau dipandang sebagai ikon penggunaan produk halal di Indonesia,” ujarnya.
Dia menegaskan, dengan jabatan wapres, KH Ma’ruf Amin akan lebih mudah untuk memerintahkan penggunaan produk halal bagi seluruh masyarakat. Apalagi, produk itu adalah berjenis vaksin.
Menurut dia, bila wapres peduli dengan keinginan masyarakat yang menginginkan vaksin halal, maka pihak Kemenkes dipanggil untuk meminta penjelasan mengapa putusan MA soal vaksin halal tidak dijalankan. “Kalau wapres mau, bisa saja menkes dan pihak kemenkes dipanggil. Minta penjelasan soal putusan MA. Mengapa belum bisa dilaksanakan dan dieksekusi,” katanya menegaskan.
Ketua Fraksi PAN itu meyakini, jika wapres turun tangan, maka putusan MA itu akan terlaksana. Sebab, di mata masyarakat, KH Ma’ruf tidak hanya memiliki simbol kekuasaan politik, tetapi juga pada saat yang sama memegang otoritas pengetahuan agama Islam yang sangat kuat.
Kesempatan seperti ini sangat berharga untuk menunjukkan keberpihakan pada perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. “Saya yakin presiden pun akan setuju jika Kiyai Ma’ruf mengambil bagian dari pelaksanaan putusan MA ini. Tentu itu akan sangat membantu pemerintah. Paling tidak untuk menunjukkan keberpihakan pada supremasi hukum dan perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Itu adalah juga bagian dari manifestasi pelaksanaan HAM,” ujarnya.
Sebelumnya, Media Survei Indonesia (MSI) merilis temuan terkait permintaan pemudik terkait vaksin. Dalam survei bertajuk Opini Pemudik tentang Vaksin Halal yang ditujukan untuk para pemudik, mereka menginginkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) tentang vaksin halal.
“Sebagian besar responden pemudik Muslim mendukung adanya putusan MA 14 April 2022 yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyediakan vaksin halal yang dikhususkan bagi umat Islam,” jelas Direktur MSI Asep Rohmatullah dalam keterangannya, Sabtu (14/5).
Dalam temuannya, Asep mengatakan, mayoritas responden sebesar 87,8 persen mendukung adanya putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Namun hanya 1,1 persen responden yang menolak. Namun sayangnya, kata Asep, putusan MA nomor 31 P/HUM/2022 tersebut baru diketahui kurang dari seperempat responden atau 22,7 persen. sumber : Antara
Source link
|
| KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Idul Fitri Posted: 15 May 2022 04:32 AM PDT
Nilai taksiran objek gratifikasi itu mencapai sekitar Rp 274,11 juta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 395 laporan terkait barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri hingga saat ini. Lembaga antirasuah itu mengingkapkan, nilai taksiran objek gratifikasi itu mencapai sekitar Rp 274,11 juta.
“Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Ahad (15/5).
Laporan tersebut terdiri dari tujuh objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir sekitar Rp 4,3 juta; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir berkisar Rp 153,73 juta; sembilan objek berupa uang, voucher atau logam mulia dengan nilai taksir Rp 32,29 juta serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp 83,74 juta.
Ipi mengatakan, bahwa saat ini barang-barang gratifikasi yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK. Sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pengiriman oleh para pihak pelapor.
“KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya, akan kami update pada kesempatan berikutnya,” kata Ipi lagi.
KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Ipi mengatakan, hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi.
“Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima,” katanya.
Source link
|
| Kompolnas: Pernyataan Kapolri pada May Day Wujud Negara Akui Buruh Posted: 15 May 2022 02:04 AM PDT
Kehadiran serta orasi Kapolri meningkatkan moral kaum buruh. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai, pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat berorasi di tengah aksi massa buruh yang menggelar demonstrasi dalam rangka May Day 2022, merupakan wujud negara mengakui peranan buruh.
“Kami memuji sambutan Kapolri yang mengucapkan terima kasih kepada buruh atas upaya buruh dalam menyukseskan peningkatan ekonomi nasional,” kata dia, Ahad (15/5/2022).
Poengky menilai, kehadiran serta orasi Kapolri meningkatkan moral kaum buruh. Hal itu juga menandakan aparat penegak hukum bersikap humanis dalam menangani aksi demo.
demo b
Poengky juga mengapresiasi pelaksanaan demo May Day yang berlangsung damai. Buruh dan aparat keamanan juga bekerja sama dengan baik sehingga demo berlangsung aman.
“Kerja sama serta koordinasi yang baik antara konfederasi serikat buruh dengan aparat kepolisian patut dipuji,” ujar Poengky.
Dia mengatakan, koordinasi yang baik antara polisi dan massa buruh membuat aspirasi tersampaikan dengan jelas dan utuh. Kompolnas berharap demo May Day 2022 dapat dijadikan contoh, baik oleh polisi maupun serikat buruh di waktu mendatang.
“Kami berharap koordinasi yang baik ini dapat menjadi contoh jika di kemudian hari serikat buruh melaksanakan unjuk rasa,” ujar dia. sumber : Antara
Source link
|
| Menteri BUMN Hadiri Majelis Shalawat Ponpes Salafiyah Syafiiyah, Situbondo Posted: 14 May 2022 11:17 PM PDT
Pondok pesantren (ponpes) merupakan fondasi utama dalam kemajuan ekonomi umat. REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO — Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri Majelis Shalawat At Thohir di Ponpes Salafiyah Syafiiyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (14/5) malam.
Pondok pesantren (ponpes) merupakan fondasi utama dalam kemajuan ekonomi umat. Untuk itu, BUMN berkomitmen akan terus membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di ponpes.
“Kita tidak mau umat (Islam) yang mayoritas hanya menjadi buih dalam ekonomi Indonesia, tapi kita harus menjadi ombak yang menjaga fondasi negara kita,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir .
Majelis shalawat di ponpes pimpinan KHR Ahmad Azaim Ibrahimy juga dihadiri Bupati Situbondo Karna Suwandi dan sekitar 15 ribu santri. Sebelum acara, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut menyempatkan diri berziarah ke makam KHR As'ad Syamsul Arifin yang merupakan pahlawan nasional dan pendiri Ponpes Sukorejo.
Dalam kesempatan tersebut, Erick menekankan pentingnya dunia ponpes bagi perekonomian Indonesia. Erick mengatakan, Indonesia telah berhasil menjawab keraguan banyak pihak dalam penanganan pandemi. Tak hanya berhasil menangani pandemi, Indonesia pun kini menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dunia dengan lima persen.
Erick menilai hal tersebut tidak belum cukup mengingat besarnya tantangan yang tengah dan akan dihadapi Indonesia dalam era disrupsi.
"Sejak awal kita sadar pentingnya membangkitkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi umat, kita tidak bisa biarkan negara muslim terbesar tapi industri halal kita tidak masuk di 10 besar produsen dunia. Di sana ada Taiwan, AS, Brasil, tapi Indonesia tidak ada. Ada yang salah, tapi kita bukan saling menyalahkan, ini saatnya intropeksi membangun industri halal,” ucap Erick.
BUMN, lanjut Erick, telah memiliki Bank Syariah Indonesia yang masuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 360 triliun. Erick menjadikan BSI sebagai wadah dalam menciptakan muslimpreneur.
“Kenapa saya sering hadir ke pesantren-pesantren, karena ingin mengangkat ponpes jadi mercusuar peradaban, yang mana ini menjadi fondasi ekonomi umat,” lanjut Erick.
Erick menyebut salah satu faktor kunci dalam kemajuan peradaban ialah kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagi Erick, salah satu SDM terbaik Indonesia ada di ponpes yang begitu menekankan pentingnya akhlak dan pendidikan karakter yang baik.
“Kekayaan tanpa akhlak menghasilkan kerakusan, kekuasaan tanpa akhlak adalah kezaliman, dan kepintaran tanpa akhlak adalah tipu daya,” kata Erick.
Oleh karena itu, Erick terus mendorong sinergi BUMN dengan ponpes dalam meningkatkan kapabilitas para santri, melalui sejumlah program, mulai dari magang santri di BUMN yang sudah mencapai 6 ribu santri hingga program beasiswa.
“Dengan segala kerendahan hati tidak ada kepentingan apa-apa tapi sejalan dengan Allah SWT yang memberikan kita pemikiran dan kepintaran luar biasa tapi ada batasan usia, maka keberlanjutan kepemimpinan harus terjadi,” ungkap Erick.
Erick mengaku akan membantu pembangunan gedung baru di Ponpes Salafiyah Syafiiyah. Erick berharap kehadiran gedung baru akan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Ponpes Salafiyah Syafiiyah.
“Tadi juga saya sampaikan ke Pak Kyai kalau berkenan saya ingin bantu untuk awal berikan 50 beasiswa untuk para santri supaya bisa kita sekolahkan di S1 atau S2. Kalian adalah masa depan Indonesia dan BUMN akan terus jaga fondasi bangsa kita,” kata Erick menambahkan.
Muhammad Nursyamsi
Source link
|
| Survei: Pandemi dan Ekonomi Teratasi, Publik Puas Kepemimpinan Jokowi Posted: 14 May 2022 10:11 PM PDT
Pemerintah mengambil langkah zigzag untuk mengatasi persoalan pandemi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Situasi pandemi Covid-19 sudah jauh membaik, dengan kasus harian turun drastis dibanding puncak gelombang yang dipicu varian omicron pada Februari-Maret 2022. Indonesia tercatat mengalami tiga kali gelombang, dua di antaranya mencapai rekor tertinggi hingga 50 ribuan kasus per hari.
Setelah berbagai pelonggaran kegiatan sosial, pemerintah memutuskan mudik Lebaran dapat dilakukan tahun ini. Sejak pandemi melanda pada 2020 lalu, masyarakat diimbau tidak mudik untuk mencegah meluasnya penyebaran virus. Tidak heran, arus mudik pada Lebaran kali ini mengalami lonjakan hingga menimbulkan kemacetan di ruas-ruas jalan tol.
Sementara itu gejolak kenaikan harga dan kelangkaan stok minyak goreng pelan-pelan mulai teratasi. Sejak akhir tahun 2021 persoalan minyak goreng mulai muncul, dengan terjadinya antrean ibu-ibu rumah tangga berburu stok yang langka. Kalaupun tersedia, harga minyak goreng menjulang tinggi.
Pemerintah mengambil langkah zigzag untuk mengatasi persoalan. Mula-mula diterapkan harga eceran tertinggi (HET) sehingga berhasil menekan harga, tetapi diikuti dengan kelangkaan stok di mana-mana. Pemerintah kemudian mencabut kebijakan HET, sehingga mengembalikan harga kepada mekanisme pasar. Stok kembali normal dan harga pun kembali melambung.
Di tengah tudingan adanya mafia di balik kisruh minyak goreng, pejabat tinggi Kementerian Perdagangan ditangkap atas tuduhan korupsi dalam persetujuan ekspor dari sejumlah industri minyak sawit.
Langkah ekstrem akhirnya diambil pemerintah dengan melarang ekspor CPO sebagai bahan dasar minyak goreng, agar harga di dalam negeri bisa terkendali.
Seiring membaiknya pandemi Covid-19 dan teratasinya persoalan minyak goreng, temuan survei yang dilakukan INDOMETER menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi bertengger tinggi di angka 78,3 persen, di antaranya 7,9 persen merasa sangat puas.
"Pandemi Covid-19 membaik dan masalah ekonomi yang dipicu terutama oleh kenaikan harga minyak goreng berhasil teratasi, publik merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi," ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei INDOMETER Leonard SB dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Ahad (15/5/2022).
Data pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 tercatat sebesar 5,01 persen, atau relatif stabil dibanding kuartal IV/2021 sebesar 5,02 persen dan berturut-turut positif sejak kuartal II/2021. Ketahanan ekonomi nasional tampak mulai beradaptasi terhadap dampak pandemi yang sebelumnya menghantam telak target pertumbuhan ekonomi.
Meskipun demikian, Leonard mengingatkan ancaman inflasi yang menghantui dunia dan dampak invasi Rusia terhadap Ukraina. Pemerintah telah menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, menyusul rencana kenaikan tarif dasar listrik hingga gas elpiji dan BBM jenis lainnya.
Reaksi publik ditunjukkan dengan maraknya demonstrasi mahasiswa di berbagai kota menolak kenaikan harga-harga. Tercatat sebanyak 21,1 persen responden merasa tidak puas, di antaranya 20,1 persen tidak puas sama sekali, dan 0,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
"Pemerintah harus mengantisipasi dampaknya terhadap kepuasan publik," pungkas Leonard.
Survei INDOMETER dilakukan pada 20-27 April 2022 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling).
Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Margin of error survei sebesar ±2,98 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Source link
|
| Antisipasi Wabah PMK, Pemkot Bogor Mulai Disinfeksi Kandang Ternak Posted: 14 May 2022 07:48 PM PDT
Pemkot Bogor mulai mendisinfeksi kandang ternak untuk mengantisipasi wabah PMK. REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor mulai melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang-kandang ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) Bubulak, Kota Bogor. Langkah tersebut merupakan salah satu cara mengantisipas wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Kota Bogor.
Kepala DKPP Kota Bogor, Anas S. Rasmana, mengatakan penyemprotan yang dilakukan mulai Jumat (13/5), merupakan bagian dari antisipasi dan pencegahan penyakit pada hewan ternak yang berada di RPH.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan gencar melakukan sosialisasi kepada peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang. Pihaknya juga akan menyiapkan obat-obatan sebagai upaya pencegahan agar menjaga daya tahan hewan ternak yang semakin baik.
"Kami juga sudah mengajukan pakaian hazmat untuk kebutuhan penanganan ketika ada sapi yang terjangkit penyakit," kata Anas, Sabtu (14/5/2022).
Selain itu, sambung dia, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada peternak dan pedagang sebagai panduan.
Adapun beberapa point dalam surat edaran tersebut, mengimbau agar para peternak hati-hati dan selalu menjaga kesehatan kandang, pakannya. Sedangkan untuk pedagang yang menyuplai sapi ke Kota Bogor masih diperkenankan hingga saat ini.
"Kami masih akan rapat mengenai pelarang atau tidaknya, dengan syarat dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal dan ada tambahan yang wajib disertakan yakni uji lab PCR PMK," kata Anas.
Kemudian, Anas menambahkan, suplai sapi yang berasal dari daerah luar harus mengantongi dokumen persetujuan dari DKPP melalui petugas otoritas veteriner.
"Untuk pasar, mewajibkan bersegera meninjau setiap pedagang yang menempati kios-kiosnya, supaya memiliki dokumen Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD). Karena saat inveksi (bulan) Ramadan ada beberapa pedagang yang tak memikiki dokumen," tambahnya.
Untuk itu, DKPP Kota Bogor mengimbau agar para pedagang untuk mendapatkan daginya melalui RPH dengan harapan dapat dilengkapi dokumen yang lengkap serta stempel terbebas dari penyakit. Tidak hanya PMK, tapi juga termasuk antrax.
Dalam waktu dekat, Anas mengaku akan berkordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Polresta Bogor Kota untuk melakukan penyekatan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak.
"Mulai kita perketat, pertama sapi yang dikirim dari daerah wabah kita larang dan akan kita kembalikan," pungkasnya.
Source link
|
| Diundang Jokowi ke Indonesia, Apa Kata Elon Musk? Posted: 14 May 2022 06:11 PM PDT
Jokowi bertemu Elon Musk di Space X pada Sabtu (14/5/2022). REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengundang pendiri Space-X Elon Musk untuk datang ke Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Space X di Boca Chica, Amerika Serikat, Sabtu (14/5/2022). “Saya kira, dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia,” ucap Jokowi melalui keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Ahad (15/5/2022). Menjawab undangan Jokowi untuk datang ke Indonesia, Musk menyampaikan ucapan terima kasihnya. Ia pun menyebut akan berkunjung sekitar enam bulan lagi. “Mudah-mudahan di bulan November, terima kasih atas undangannya,” kata Musk. Dalam kesempatan yang sama, Musk mengatakan sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia, menurutnya, terlihat sangat optimistis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. “Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan Space X, akan mencoba beberapa kerja sama dengan Indonesia,” ujar Musk. Lebih lanjut, Musk juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Indonesia mengingat Indonesia memiliki potensi di banyak bidang. Pihaknya akan melihat dari dekat bentuk kerja sama di banyak hal, karena Indonesia dinilai memiliki banyak potensi.
“Apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi dan terus berkembang. Ini bagus karena kami membutuhkan banyak orang di masa depan,” kata Musk.
Source link
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario